JAKARTA, KabarMedan.com | Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) akan menggelar Kongres Kedua pada 22-23 Agustus 2020. Acara ini akan dihadiri semua media anggota dari 21 provinsi di seluruh Indonesia.
Kongres sedianya akan digelar di Surabaya, Jawa Timur, sesuai dengan keputusan rapat pengurus tahun 2019. Namun, karena pandemi COVID-19 maka diputuskan kongres digelar secara virtual tetapi tanpa mengurangi kolektivitas organisasi.
“Acara pembukaan kongres akan dihadiri sejumlah tamu undangan dari kalangan tokoh pers, industri media, dan umum. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dijadwalkan menjadi keynote speaker,” kata Ketua AMSI, Wens Manggut dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/8/2020).
Selama tiga tahun ini, AMSI sudah membentuk kepengurusan di 21 provinsi dari Aceh hingga Papua, dan telah pula secara resmi menjadi konstituen Dewan Pers (DP). Amsi juga berkolaborasi dengan Mafindo, menginisiasi Cek Fakta demi mengklarifikasi hoaks yang marak di ranah digital.
“Dunia digital Indonesia masih tergolong baru, begitu pula industri media siber. Oleh karena itu, diperlukan literasi untuk para pengelola media, pelaku bisnis, serta publik, di tengah maraknya penyedia konten,” jelasnya.
Selain itu, kata Wens, juga diperlukan regulasi yang menjadi aturan main di satu sisi, tetapi tidak menghambat perkembangan industri media siber di sisi yang lain.
Selain mematangkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), kongres ini juga akan memilih ketua dan sekretaris jenderal AMSI yang baru, untuk kemudian membentuk kepenggurusan periode 2020-2023.
“Diharapkan kepengurusan yang baru ini bisa melanjutkan program penguatan organisasi dan bersumbangsih bagi pembenahan ekosistem media dan digital Indonesia,” cetusnya.
Ketua Panitia Kongres Kedua Maryadi mengatakan, kongres secara daring ini menjadikan yang pertama sebuah organisasi media besar di Indonesia yang dilakukan secara virtual.
“Kongres juga bertujuan untuk menguatkan kemandirian ekosistem digital Indonesia dengan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah yang bisa dijadikan dasar kebijakan dalam membangun ekosistem digital,” pungkasnya. [KM-03]
