JAKARTA, KabarMedan.com | PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) berupaya meningkatkan penyaluran kredit pemilikan rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), guna mendorong ekspansi kredit secara keseluruhan.
Sebagai salah satu bank pembangunan yang ditunjuk untuk melaksanakan perjanjian kerjasama operasional (PKO) dengan 25 bank pelaksana, Bank Sumut optimis dapat memenuhi kuota yang ditentukan pemerintah dalam penyaluran KPR FLPP di tahun 2019
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Bisnis & Syariah PT Bank Sumut T. Mahmud Jeffry, didampingi Pemimpin Divisi Ritel Bank Sumut Syafrizalsyah, Pemimpin Unit Usaha Syariah Bank Sumut Indra Kesuma Yuzar, dan Pemimpin Bidang Pembiayaan iB Bank Sumut Kaswinata seusai pelaksanaan PKO antara Kementerian PUPR dengan 25 bank pelaksana KPR FLPP di Jakarta, baru-baru ini.
Dia mengatakan perseroan optimis bisa mencapai target yang sudah ditetapkan untuk penyaluran KPR FLPP pada tahun depan.
“Kami sangat optimis, apalagi sebagian besar KPR Bank Sumut itu, sebagian besar dikontribusikan oleh KPR bersubsidi,” tegasnya.
Meskipun iklim investasi sektor properti masih melemah, Bank Sumut lanjut Jeffry, melihat sektor perumahan bersubsidi justru yang paling bergairah. Banyak pengembang komersial yang turun ikut membangun rumah bersubsidi.
Untuk itu Bank Sumut, tambahnya, akan ikut menggenjot penyaluran KPR FLPP pada semester I/2019 dengan meminta pengembang untuk segera melanjutkan pembangunan pada tahun ini agar dapat langsung digunakan pada tahun ini juga
“Kami dorong teman-teman pengembang untuk tetap membangun supaya awal tahun selesai. Bisa langsung akad kredit. Kami lihat pasar subsidi itu justru paling bagus dan aman karena ada campur tangan pemerintah di dalam,” lanjutnya.
Pada tahun 2019 unit usaha syariah Bank Sumut dan konvensional ditargetkan pemerintah untuk membiayai sebanyak 2.582 unit rumah bersubsidi senilai Rp273,2 milyar melalui skema KPR FLPP.
Perinciannya, Bank Sumut Syariah sebanyak 1.550 unit, naik 50 unit dari sebelumnya dan total pembiayaan senilai Rp164 milyar (naik 13,57% dari tahun 2018) dan Bank Sumut konvensional sebanyak 1.032 unit dengan nilai Rp109,2 milyar.
“Perseroan optimis akan mampu mencapai target yang diberikan karena penyaluran KPR FLPP berkontribusi hingga 85% terhadap portofolio KPR perseroan. Kontribusinya besar sekali,” ujarnya.
T. Mahmud Jeffry juga senang dengan rencana pemerintah soal relaksasi KPR khusus bagi milenial. Menurutnya hal itu harus cepat dibuat regulasinya agar Bank Sumut mendapat alokasi plafon pembiayaan.
“Relaksasi pendapatan nasabah KPR FLPP dari Rp4 juta per bulan menjadi Rp6 juta sampai Rp7 juta per bulan akan membuat pasar generasi milenial bergairah. Kami tunggu aturannya karena pasti ikut mendorong pertumbuhan KPR secara keseluruhan,” tukasnya
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap, dengan penandatanganan PKO ini peran perbankan mendukung program pemerintah yakni Program Satu Juta Rumah bisa lebih optimal lagi.
Basuki mengajak semua pihak untuk meningkatkan pengawasan penyaluran KPR Subsidi FLPP, karena keberhasilan penyaluran FLPP tidak hanya diukur dari besarnya kredit yang tersalurkan, melainkan juga harus dilihat kualitas rumah subsidi yang dibangun pengembang.
“Tujuannya untuk perlindungan konsumen dan mengatasi keluhan konsumen yang merasa tidak terpuaskan akibat kualitas rumah yang dibangun pengembang. Pihak perbankan diharapkan tidak hanya menyalurkan kredit, namun betul-betul memastikan hunian yang dibangun bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil dan rawan gempa,” tutup Basuki. [KM-01]