“Dampak wacana rotasi SKPD itu sangat destruktif. Tidak boleh ada tebar ancaman bagi setiap SKPD. Dengan menebar isu itu, Gubsu sedang menebar ketidaknyamanan bekerja. Semua bisa acuh tak acuh, ujar Hazlan.
Lebih lanjut, Hazlan mengatakan, sisa masa Pemerintahan termasuk singkat, sementara setiap rotasi memerlukan masa adaptasi bagi pejabat terkena rotasi. Padahal SKPD mestinya disiagakan menjalankan tugas untuk mencapai target visi dan misi serta RPJPMD.
“Ketimbang menggonta-ganti pejabat, lebih bagus Gubsu bekerja serius untuk mengukir prestasi agar nanti ia punya bahan kampanye pada Pilgub mendatang,” ucapnya.
Satu hal lagi, tambahnya, tidak ada kawan Gatot Pujo Nugoroho dan tidak ada kawan Tengku Erry Nuradi. Loyalitas semua SKPD itu kepada kerja, bukan kepada orang-orang. Pejabat seperti Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota bisa datang dan pergi, tetapi PNS (SKPD) tetap loyal kepada pekerjaan, bukan menangisi pejabat yang pergi itu.
“Jika ada alasan lain yang diajukan, yakni permasalahan tertentu sesuai evaluasi kinerja menurut BPK, mestinya difahami bahwa semua masalah di Sumut itu bersifat sistemik. Tidak ada yang bisa lolos, jika hukum tegak. Jadi jangan mendramatisasi keadaan. Sumut saat ini sedang bermasalah besar, semuanya tak lepas dari masalah dan semua memiliki andil sesuai dengan porsi tanggungjawabnya,” pungkasnya. [KM-01]
