MEDAN, KabarMedan.com | Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyebutkan rakyat yang perlu belajar ke Singapura.
Demikian dikatakan Edy menanggapi rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengirim kepala daerah studi banding ke negeri jiran tersebut.
“Yang perlu studi banding rakyatnya. Kalau pemimpinnya sudah terlalu sering ke Singapura,” kata Edy, Senin sore (6/1/2019).
Ia mengaku, rakyat perlu belajar banyak hal di Singapura, seperti soal menjaga kebersihan dan budaya tertib.
“Memang di situ (Singapura) tidak ada puntung rokok. Orang mau melakukan sesuatu antre, begitu tertib. Jika rakyat tertib, nggak usah studi banding,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan rencana studi banding itu usai menerima kunjungan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, I Gede Ngurah Swajaya di Ruang Mendagri, Gedung A Kemendagri, Jakarta, Senin (6/1/2020).
“Kepala daerah dengan kategori tertentu supaya diajukan untuk studi banding ke Singapura, studi banding supaya mindset pemerintah daerah berubah,” kata Mendagri.
Dengan studi banding itu, pemerintah daerah diharapkan mendapatkan insight yang baik untuk dijadikan dari negara yang menjadi rujukan sebagai negara maju di Asia Tenggara.
Kepala daerah juga diharapkan melihat secara detail faktor apa saja yang dapat dicontoh dari Singapura dan membawa perubahan tersebut di lingkungannya.
“Sehingga Pemda bisa mendata kebutuhan apa saja yang perlu dipelajari dari Pemerintah Singapura,” jelas Tito.
Untuk memfasilitasi hal itu, Kementerian Luar Negeri dan Lembaga Adimistrasi Negara (LAN) diharapkan dapat berkolaborasi bersama Kemendagri untuk mendukung kerja sama pemerintah daerah dengan Singapura.
“Kemendagri, LAN, dan Kemenlu diharapkan untuk duduk bersama terkait kerja sama kepala daerah dengan Singapura, sehingga Singapura juga diharapkan mendesain Civil Service College yang selaras dengan LAN,” imbuhnya.
Dengan bercermin pada Singapura, pemerintah daerah diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan terkait pengelolaan sampah, pengelolaan sumber daya air, serta transportasi publik. [KM-05]
