Disamping itu, juga ada program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yakni pemberian dana langsung kepada sekolah yang besarnya dihitung dari jumlah siswa masing-masing sekolah. Tujuannya untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, masih ada program-program lain untuk mensukseskan wajib belajar 12 tahun.
Dengan demikian, Erry berharap tidak ada lagi kendala ketidakmampuan biaya bagi anak-anak untuk bisa mengenyam pendidikan dasar 12 tahun. Dalam kesempatan itu, Erry juga menyampaikan implementasi dari UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mengulas pendidikan tingkat SMA dan SMK berada di bawah kewenangan provinsi.
“Walaupun saat ini masih berjalan judicial review, namun Pemerintah Provinsi sedang mempersiapkan peralihan urusan dimaksud. Per 1 Oktober tahun 2016, sebenarnya Undang-undang itu sudah harus dijalankan. Tetapi saat ini masih menunggu judicial review. Kita saat ini sudah menyiapkan segala sesuatunya. Nantinya 19 ribu guru dan ribuan tenaga administrasi menjadi Aparatur Sipil Negara di bawah Provinsi. Lebih banyak dari jumlah ASN Provinsi Sumut saat ini yang mencapai 12 ribuan,” papar Erry.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Arsyad Lubis mengatakan, Sosialisasi Penyebaran Informasi Program SMK bertujuan mensosialisasikan program pembinaan SMK diantaramnya kebijakan Dinas Pendidikan terkait UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu juga soasialisasi struktur anggaran dari pusat dan APBD serta mengkoordinasikan dan sosialisasikan pemberian bantuan dana operasional SMK.
“Sosialisasi dibagi dalam tiga angkatan dengan jumlah peserta 300 orang per angkatan yang terdiri atas para Kepala SMK negeri dan swasta yang seluruhnya berjumlah 900 orang di Sumut. Angkatan pertama diikuti 300 peserta dari 8 Kabupaten/Kota yaitu Deli Serdang, Sergai, Binjai, Mandailng Natal, Sidempuan, Tapsel, Nias dan Nias Selatan,” demikian Arsyad. [KM-01]
