GOERGIA, KabarMedan.com | Kelompok masyarakat sipil menilai agenda pemerintahan terbuka (open government) di Indonesia membutuhkan jaminan komitmen berkelanjutan.
Direktur Eksekutif MediaLink, Mujtaba Hamdi mengatakan, Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) yang dirancang dengan baik akan berisiko mandeg di tengah jalan jika tanpa disertai kerangka kelembagaan yang keberlanjutan.
“Kami sangat mendukung upaya pemerintah untuk memastikan adanya sistem tatakelola yang berkelanjutan dalam proses kolaborasi masyarakat sipil-pemerintah yang menjadi jantung open government ini,” kata Mujtaba di sela-sela Open Government Partnership Summit (OGP Summit) di Tbilisi, Georgia pada Rabu 18 Juli 2018.
Hasil kolaborasi itu tertuang dalam draft RAN OGI 2018-2020 yang terpilih untuk dipresentasikan pada OGP Summit pada Selasa 17 Juli 2018.
Agus Sunaryanto, Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkapkan, tantangan terbesar inisiatif Open Government Indonesia adalah bagaimana menjamin komitmen-komitmen tersebut tetap berjalan di tengah transisi pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah.
“Indonesia harus meletakkan sistem pemerintahan terbuka yang berkelanjutan. Dengan adanya sistem tersebut, agenda-agenda transparansi, anti-korupsi, dan inovasi pelayanan publik dapat terus dikembangkan. Bukan justru mengalami kemunduran ketika terjadi transisi politik,” ujarnya.
Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID menambahkan, open government sangat penting untuk mendongkrak capaian-capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).
“Misalnya OGP dapat mendongkrak capaian SDGs dalam kemitraan multipihak sehingga kendala-kendala dapat diatasi secara bersama-sama. Yang diperlukan Indonesia adalah kepastian tatakelola open government yang kontinu,” jelasnya.
OGP Summit merupakan konferensi tingkat tinggi dua tahunan yang diselenggarakan untuk memajukan agenda tatakelola pemerintahan yang mengedepankan kolaborasi, transparansi, keterbukaan informasi, partisipasi publik dan akuntabilitas publik. OGP Summit ke-5 tahun ini diselenggarakan di Tbilisi, Georgia, dan diikuti perwakilan pemerintah, masyarakat sipil dan parlemen dari 76 negara anggota.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko dan Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon hadir dalam pertemuan ini. Unsur masyarakat sipil yang turut hadir adalah MediaLink, Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesian Parliamentary Center (IPC) PWYP Indonesia, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). [KM-03]
