Jelaskan Soal Kenaikan Pajak, DPRD ke Pemprov: Jangan Sembunyi!

Suasana Rapat Dengar Pendapat Pemprov, Pertamina dan Mahasiswa di Gedung DPRD Sumut, Senin (12/4/2021). Foto: KabarMedan.com

MEDAN, KabarMedan.com | DPRD Sumatera Utara melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pertamina dan Perwakilan Mahasiswa terkait protes kenaikan BBM yang mengundang protes dari banyak pihak. Agenda tersebut dilaksanakan di gedung DPRD, Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Kota Medan pada Senin (12/4/2021).

Dalam keterangannya, Pertamina menyampaikan bahwa kebijakan kenaikan tarif senilai 200 rupiah merupakan bentuk penyesuaian atas Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 tahun 2021 tentang kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Perwakilan Pemprov, Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Sumatera Utara (Sumut) Victor Lumbaranja kemudian menjelaskan kronologi terbentuknya Pergub tersebut. Ia mengatakan bahwa sepanjang tahun 2019 sampai 2020, Provinsi di Daratan Sumatera sudah melakukan kenaikan.

“Jadi Sumatera Barat itu 7,5 persen, Kepulauan Riau 10 persen, Jambi 7,5 persen, Bengkulu 10 persen, Sumatera Selatan 7,5 persen, Bangka Belitung 7,5 persen, Lampung 7,5 persen. Tinggal dua provinsi yang tidak menyesuaikan tarif yakni Sumatera Utara dan Aceh,” ujarnya.

Baca Juga:  Regal Springs Indonesia Luncurkan Beasiswa Pendidikan Untuk Mahasiswa Tobasa

Saat kembali ditegaskan tentang kesimpulan terjadinya kenaikan BBM adalah berdasarkan PBBKB dan bukan dari Harga Pokok Penjualan dari Pertamina, Victor mengatakan bahwa mengenai harga bukan kewenangan Pemprov.

“Diskusi kita dengan Pertamina, itu hanya mengenai tarif. Mengenai harga itu menjadi kewenangan Pertamina, Pemprov tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga,” katanya.

Atas jawaban tersebut, Wakil Ketua Komisi B Zeira Salim mengatakan bahwa Pemprov tidak seharusnya tertutup kepada masyarakat terhadap alasan kenaikan BBM di Provinsi Sumatera Utara yang berlaku sejak tanggal 1 April 2021 lalu.

“Jangan bersembunyi juga ni Pak Victor, harus terbuka juga kita pada masyarakat. Pergub Nomor 1 tahun 2021 itu mengenai tarif, itu berimbas nggak kepada harga Pertamina? Pasti berimbas, tahu nggak itu Pemprov? Pasti tahu, karena memang di situ ada beban yang ditanggung oleh konsumen terhadap kenaikan tadi,” tegasnya.

Baca Juga:  Regal Springs Indonesia Luncurkan Beasiswa Pendidikan Untuk Mahasiswa Tobasa

Ia juga mempertanyakan alasan Pemprov menaikkan pajak dalam PBBKB hingga 2,5 persen. Menurutnya hal tersebut juga seharusnya dibicarakan dengan DPRD Sumut karena dianggap menyangkut dengan APBD 2021 yang telah disepakati.

“Kita hanya belum tahu saja sebenarnya kebutuhan apa adanya kenaikan ini? Estimasi APBD 2021 kita tidak pernah membahas ini sebenarnya, apakah kenaikan ini akibat ada defisit anggaran? Apakah ada penambahan belanja? Barang tentu harus dibicarakan juga. Kami juga tidak pernah diajak bicara sebelumnya, mohon maaf terhadap kenaikan ini. Jadi estimasi anggaran 2021 juga untuk tahun ini ya kami nggak tahu kenaikan ini untuak apa sebenarnya,” kata Zeira Salim. [KM-06]

Berkomentarlah secara bijaksana dan hindari menyinggung SARA. Komentar sepenuhnya menjadi tanggungjawab komentator.
KabarMedan.com adalah media digital independen terintegrasi terkemuka di Kota Medan yang merupakan Kota terbesar ke-3 di Indonesia, dan diakses oleh rata-rata 100.000++ visitor perhari dengan jumlah tampilan laman perhari rata-rata 1,6 juta pageviews. KabarMedan.com juga telah mendapatkan sertifikasi sebagai media terverifikasi dari Dewan Pers Indonesia, sehingga layak dipercaya oleh publik dan memiliki kredibilitas yang tinggi sebagai sumber informasi. Untuk pemasangan iklan/advertorial/media partner silahkan menghubungi kami via WhatsApp 0819613506 pada jam kerja Senin – Jum’at pukul 09.00 – 17.00 WIB.