MEDAN, KabarMedan.com | Formulir C6 akan didistribusikan kepada masyarakat mulai besok Jumat (12/4/2019) sampai Minggu (14/4/2019). Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, Yulhasni meminta seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memastikan formulir C6 sampai kepada yang berhak yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Dia mencontohkan, jika di satu wilayah terdapat 300 formulir dan anggota ada 6 orang, maka harus dibagi sehingga pendistribusiannya lebih cepat. “Harus kerja keras. Kalau tak ada hari itu, besoknya datang lagi sampai itu diterima lah ke pemiliknya,” katanya kepada wartawan usai apel pengamanan pemilu 2019 di Lapangan Benteng, Medan, Kamis (11/4/2019).
Warga, jika belum mendapatkan formulir C6 maka harus menjemputnya ke kantor KPPS hingga H-1 penyelenggaraan Pemilu. Masyarakat pun menurutnya harus proaktif. Jika tidak menerima undangan dari KPPS, harus mau menjemputnya ke petugas KPPS yang berkantor di kantor kelurahan atau di kantor kepala desa.
Di sisi lain, masyarakat yang belum menerima undangan memilih juga dihimbau tidak perlu panik. “Formulir C6 itu bukan syarat agar bisa mencoblos. Sejauh tercatat dalam DPT, cukup tunjukkan e-KTP pasti dilayani di TPS agar mencoblos,” terang Yulhasni.
Dia menambahkan, KPPS memiliki peran kunci. Apalagi dengan begitu banyaknya regulasi yang harus dipahaminya. “Misal, pemilih yang datang. Regulasi ini kan selalu berubah. Kalau tak terdaftar dalam DPT bisa pakai e-KTP. Keluar keputusan Mahkamah Konstitusi boleh pakai suket (surat keterangan). Apakah informasi itu sampai ke bawah? Jangan sampai nanti orang bawa suket dilarang masuk,” katanya.
Tingkat kerawanan menjadi masalah kalau tidak diberi perhatian secara khusus. Sebagaimana yang terjadi di Nias Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara pada pemilu 2014 silam. Menurutnya, di situ sangat dibutuhkan pengamanan.
“Khusus di daerah-daerah yang rawan, pengalaman dari 2014 seperti di Nias Selatan, Tapteng dan Taput, dan lainnya yang kita deteksi pernah bermasalah harus diberi perhatian pihak pengamanan,” katanya.
Menurutnya, jika penyelenggara merasa aman dan nyaman dalam bekerja maka proses pemilu akan berjalan aman dan lancar. Karenanya pihaknya berharap masyarakat kondusif sehingga penyelenggara tidak tertekan. Pasalnya KPPS-lah yang paling merasakan tekanan ketika proses rekapitulasi bermasalah.
“Begitu rekapitulasi selesai misalnya estimasi kita jam 3 sore, proses perhitungan mulai dari presiden dan wakil presiden DPR RI lalu kabupaten/kota kalau pemilihnya 300, itu bisa sampai jam 2 dini hari, ” katanya.
“Proses pemindahan C1 plano ke C1 hologram itu banyak tangkapnya. Partai politik 16, DPD 18, pasangan presiden dan wakil presiden 2, dan mereka harus menyalin secara manual. Itu dini hari. Belum lagi kalau ada problem,” katanya.
Antisipasinya adalah dengan printer. Masalah ya tidak semua TPS memiliki printer dan KPPS-nya memiliki laptop. “Proses menyalin itu rumit dan petugas KPPS akan bekerja hingga larut malam. Di Sumut ini ada lebih dari 42 ribu TPS,” pungkasnya. [KM-05]
