SERDANG BEDAGAI, KabarMedan.com | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Serdang Bedagai (Sergai), Togar Situmorang, meninjau langsung proses pemerataan dan sinkronisasi penerima manfaat di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan distribusi layanan berjalan sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).
Togar yang ditemui wartawan di SPPG Pasar Rodi, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Rabu (19/11), menjelaskan bahwa pemerataan penerima manfaat dilakukan secara nasional oleh BGN demi peningkatan kualitas layanan.
“Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pemerataan antar-SPPG merupakan langkah nasional untuk memaksimalkan pelayanan kepada penerima manfaat,” ujarnya.
Ia menyebutkan, proses pemerataan berdampak pada beberapa sekolah yang untuk sementara waktu tidak menerima paket MBG. Kondisi itu terjadi sambil menunggu SPPG yang ditunjuk beroperasi penuh. Setelah berjalan, layanan MBG akan kembali diterima seperti biasa.
“Kendala ini bukan hanya terjadi di Sergai, tetapi juga di Sumut bahkan secara nasional,” tegas Togar.
Plt Kepala SPPG Pasar Rodi, Azri, menyampaikan bahwa sebelum pemerataan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 3.900 orang.
Setelah proses sinkronisasi, jumlah tersebut disesuaikan menjadi 3.100 orang, terdiri dari pelajar serta kelompok Bumil, Busui, dan Balita (B3) yang tersebar di 20 sekolah berbagai jenjang.
Hal serupa diungkapkan Kepala SPPG Kota Galuh 1 Perbaungan, Enda Hernalita Barus. Di wilayahnya, jumlah porsi yang sebelumnya 3.790 kini disesuaikan menjadi 2.540 porsi dan mencakup layanan bagi 11 sekolah serta satu posyandu.
Koordinator BGN Wilayah Sergai, Nurhasanah Ritonga, menjelaskan bahwa penyesuaian jumlah penerima manfaat mengacu pada SK Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Juknis Penyelenggaraan MBG.
“Satu SPPG maksimal dapat melayani 3.000 penerima manfaat, terdiri dari 2.500 peserta didik dan 500 kelompok 3B. Jika SPPG belum memiliki chef bersertifikat, batas maksimalnya turun menjadi 2.500 orang,” jelasnya melalui pesan WhatsApp.
Berdasarkan ketentuan ini, sejumlah kecamatan di Sergai telah melakukan pemerataan penerima melalui koordinasi antara Koordinator Wilayah, Ketua Kelompok, dan Kepala SPPG. Prosesnya juga melibatkan camat, kapolsek, dan danramil sebagai saksi.
“Kehadiran unsur Forkopimcam memastikan kebijakan berjalan transparan, sesuai juknis, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Nurhasanah menegaskan bahwa penghentian sementara layanan MBG terhadap beberapa sekolah bukan bersifat permanen. Sekolah-sekolah tersebut akan dialihkan ke SPPG baru yang sedang dibangun di kecamatan masing-masing.
“Setelah dapur SPPG beroperasi, layanan akan kembali disalurkan. Kami juga menjaga komunikasi dengan sekolah agar tidak terjadi miskomunikasi,” katanya.
Untuk mencegah kekosongan layanan, pihaknya berupaya mengusulkan mekanisme backup dari SPPG terdekat hingga SPPG baru siap digunakan.
“Kami terus berkoordinasi dengan mitra penyelenggara agar pembangunan SPPG selesai tepat waktu sehingga pelayanan MBG dapat berjalan normal dan merata,” tutupnya.[KM-04]
