MEDAN, KabarMedan.com | Empat Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung belajar ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan tentang bagaimana Implementasi Sistem e-Planning dan e- Budgeting.
Langkah ini dilakukan keempat Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang semakin efektif, Partisipatif, transparan dan akuntabel.
Hal ini terungkap ketika Wali Kota Medan Drs.H.T Dzulmi Eldin S, Msi dihadiri Wakil Wali Kota Medan Ir.H. Akhyar Nasution, MSI menerima Kunjungan Kerja empat Kabupaten/ Kota Provinsi Lampung, diantaranya Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu dan Kota Bandar Lampung di Ruang Rapat III, Kantor Wali Kota Medan, Kamis (13/9/2018).
Wakil Bupati Pringsewu, mengatakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Medan untuk mempelajari implementasi sistem e-Planning dan e-Budgeting. Hal ini sesuai dengan rekomendasi KPK kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung untuk menerapkan Sistem Pemerintahan yang Efesien, Tranparan dan Akuntabel.
“Berdasarkan Pertemuan Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung dengan bapak Adlinsyah Nasution dari KPK, sistem e-Planning dan e-Budgeting harus diterapkan setiap Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu Kami diarahkan ke Kota Medan untuk mempelajari Sistem tersebut,” katanya.
Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, implementasi e-Planning dan e-Budgeting dapat diterapkan di Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung. Selain itu kunjungan ini juga dapat saling bertukar informasi untuk kemajuan masing-masing daerah.
“Dalam mengimplementasikan sistem e-Planning dan e-Budgeting, Pemko Medan, memulai dari Rembuk Warga, dimana aspirasi warga direkam dan di input ke dalam sistem. Selanjutnya hasil rembuk warga tersebut dibawa ke Musrenbang Kecamatan dan hasilnya kembali di input. Kemudian keseluruhannya dipaparkan di Musrenbang Kota Medan,” ujarnya.
Ia berharap, sistem e-planning dan e-Budgeting yang telah diterapkan Pemko Medan ini dapat terus dipergunakan, dikembangkan, dan disempurnakan guna membantu semua pihak dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang semakin baik, transparan, akuntabel, dan terukur sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pembangunan di kabupaten/kota masing-masing. [KM-03]
