KABAR MEDAN | Kelangkaan elpiji bersubsidi 3 kg saat ini dinilai sebagai teror psikologis bagi masyarakat. Pasalnya, selain sulit didapatkan, harga elpiji bersubsidi juga tak terkendali. Banyak kawasan yang alami krisis kelangkaan.
“Kelangkaan elpiji dan kenaikan harga merupakan kegelisahan masyarakat seperti teror psikologis, agar masyarakat beralih ke elpiji 12 kg. Rentetan dan potensi kelangkaan tetap terjadi disebabkan kebijakan disparitas harga elpiji 3 kg dengan 12 kg ke atas. Potensi kelangkaan bakal terus terjadi,” kata Direktur Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK), Farid Wajdi, Jumat (10/10/2014).
Dikatakannya, pertamina dinilai tutup mata terhadap potensi penyelewengan, seperti penimbunan, pengoplosan, penyimpangan peruntukan, dan lainnya. “Bagaimanapun, ekses kelangkaan elpiji bersubsidi masyarakat harus dan terus menelan pil pahit elpiji sulit didapat dan kemudian harga meroket. Yang mesti dapahami di saat masih beragam alternatif energi, semisal minyak tanah, gas, batubara, briket, tetap terjadi banyak banyak,” jelasnya.
Untuk itu, ia mengaku pemerintah daerah tidak boleh menutup mata atas kelangkaan elpiji. Kontribusi dalam pengawasan distribusi adalah bersifat mutlak. “Pertamina mesti lebih intensif menggandeng pemerintah setempat dan instansi lain seperti kepolisian dan Hiswanamigas untuk mengurangi potensi penyalahgunaan elpiji 3 kg itu,” jelasnya.
Sisi lain, jelasnya, Pertamina harus lebih bijak dalam mengurai krisis kelangkaan dan tidak kaku berlindung dibalik angka dan data. “Pertamina harus menambah alokasi elpiji agar kebutuhan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Semua pihak pemangku kepentingan agar segera mengatasi kelangkaan elpiji tersebut agar masyarakat tidak terlalu terbebani tambahan biaya kebutuhan hidup,” pungkasnya. [KM-03]
