KABAR MEDAN | Krisis listrik di Sumatera Utara dinilai tidak kunjung selesai, meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tangan. Tetapi belum ada kebijakan solutif.
” Saat ini kebutuhan listrik Sumatera Utara sebesar 1.700 MW (megawatt), sedangkan kekurangan pasokan sekitar 330 MW. Jum lah ini di luar cadangan daya yang dibut uhkan sebagai cara untuk mengan tisipasi jika terjadi gangguan pembangkit,” kata Direktur Lembaga Advokasi Perlindu ngan Konsumen (LAPK), Farid Wajdi, Jumat (17/10/2014).
Krisis listrik di Sumatera Utara, jelasnya, menjadi peringatan bahwa Indonesia sudah mulai kekurangan pasokan listrik. Masalah suplai energi listrik timbul akibat kebu tuhan energi listrik yang meningkat lebih pesat dibandingkan dengan kemampuan PT PLN untuk memenuhi pasokan listrik yang dibutuhkan.
” Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk suatu negara seharusnya diimbangi dengan pertumbuhan pasokan kebutuhan energi listriknya,” katanya.
Memang, kecaman demi kecaman terus dituai PLN Sumatera Utara terkait pelay anan yang diberikan belum juga mengalami perbaikan hingga saat ini. Kecaman bahkan makian yang dilontarkan sudah tak mempan, karena prosesi pemadaman bergilir terus.
” Kesabaran masyarakat Sumatera Utara terkait persoalan listrik masih terus diuji. Sampai kini pemadaman bergilir oleh PT PLN tak kunjung berakhir. Padahal, manaj emen perusahaan BUMN itu pernah berjanji pertengahan tahun 2014, pemadaman bergi lir tuntas. Namun kenyataannya intensitas pemadaman semakin lama, mencapai empat sampai lima jam. Ironisnya dalam sehari listrik padam dua sampai tiga kali,” katanya.
Sebenarnya, masyarakat sudah sangat gerah dan muak dengan kinerja PT PLN Sumatera Utara. Tetapi, masyarakat nyaris tak tahu lagi harus berbuat apa.
“Pemadaman bergilir sudah berlangsung selama 9 tahun. Alasan yang selalu muncul adalah mesin pembangkit selalu berulah, sehingga diperlukan perawatan dan perba ikan,” ungkapnya.
Sulit diterima akal sehat, mesin pembangkit diperbaiki dan dilakukan peratawan tetapi terus menerus dalam kondisi emergensi? Atau sebenarnya, krisis listrik ini sengaja dirawat agar tetap menjadi proyek.
“Bayangkan itu sudah masuk satu dekade? Apakah benar krisis listrik di Sumatera Utara telah menjadi `proyek abadi” yang sengaja dipelihara PT PLN dan pemerintah? Lalu, kapan Sumatera Utara dapat bebas dari kegelapan,” jelasnya.
Untuk itu, pemerintah semestinya dapat sesegera mungkin mengambil langkah antisipatif baik dalam jangka pendek maupun menengah dan panjang dalam mengatasi krisis listrik Sumatera Utara.
” Upaya mengatasi krisis listrik tidak pernah serius, cuma basa basi. Program konkrit agar bisa menjadi titik awal untuk segera bangkit, menuntaskan permasalah krisis listrik di wilayah Sumatera Utara tidak pernah ada” katanya.
Sejumlah upaya penambahan pasokan listrik dari pembangkit-pemangkit tersebut, diharapkan bisa menjadi solusi positif untuk membawa Sumatera Utara agar keluar dari kegelapan.
” Daftar panjang korupsi mesti dipotong. Jangan sampai terkesan semua anggaran krisis listrik seperti membuang garam ke laut. Tanpa niat baik, proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik di Sumatera Utara cuma sebatas mimpi alias basa basi,” tutupnya.(KM-03)
