DELISERDANG, KabarMedan.com | Isu usulan pindah tugas sejumlah pejabat untuk hengkang dari Pemkab Deliserdang terjawab. Bahkan dari sejumlah nama yang muncul, satu diantaranya ada menantu Ali Yusuf Siregar, yang ikut kontestasi Pilkada 2024 lalu.
Dalam keterangan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Deliserdang, M Abduh Rizali Siregar, menyebutkan bahwa ada tujuh nama yang mengusulkan pindah, yakni Bakhdeni (Lurah Paluh Kemiri), Roma Putra (Kabid Pembangunan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), Romi Surya Dharma (Camat Batangkuis), Rahmat Azhar Siregar (Camat Hamparan Perak), Avro Wibowo (Camat Kutalimbaru). Kelima nama ini memilih hengkang ke Pemko Binjai.
Sementara dua lainnya yakni Tengku Muhammad Zaki Aufa (Kepala Dinas Ketahanan Pangan) Deliserdang dan Edi Yusuf (Sekretaris Dinas Budporapar). Keduanya mengusulkan diri pindah ke Pemoprov Sumut.
Atas informasi itu, Abduh Rizali pun membenarkan bahwa usulan tersebut sudah mendapat persetujuan dari Pj Bupati Deliserdang, Wiriya Alrahman. Dengan begitu, syarat pindah sudah terpenuhi dan tinggal menunggu persetujuan dari tempat yang dituju.
Atas perpindahan itu Pengamat Politik dan Pemerintahan, Irsan Mulyadi menyebutkan bahwa dinamika yang terjadi saat menjelang kampanye Pilkada 2024, termasuk masa kampanye bisa menjadi benang merah, betapa ada dugaan kecenderungan keberpihakan kepada calon tertentu menggunakan jabatannya. Hal itu menurutnya dapat ditelusuri melalui berbagai berita miring yang muncul selama tahun politik itu.
“Jadi memang beralasan publik mencurigai sesuatu yang tidak sesuai atau wajar, seorang pejabat atau ASN pasang badan untuk mendukung pasangan calon tertentu. Baik secara terbuka maupun tertutup, memanfaatkan kekuasaan yang ia miliki secara sembunyi-sembunyi,” ungkap Irsan.
Ia berharap seluruh pejabat ASN, untuk tetap bekerja profesional dan menerima keputusan dan kebijakan apapun. Sebab hal itu sejalan dengan janji yang diucapkan saat dilantik sebagai abdi negara.
“Kita kesulitan jika barometernya adalah orang dekat. Kita tidak boleh menuduh, tetapi sebagai masyarakat tentu kita punya penilaian terhadap sikap dan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Terlebih lagi jika itu menyangkut hubungan kekerabatan (kekeluargaan) antara kontestan,” ungkapnya.
Dirinya berharap hal yang tidak relevan antara jabatan dan kontestasi Pilkada, bisa diredam sekecil mungkin. Agar masyarakat tidak lagi membicarakan sesuatu di luar konteks kinerja pemerintahan dan pembangunan. [KM-09]
