Menurut Erry, studi e-gov dan MoU dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi terintergrasi Pemprov Sumut.
“Kita berharap bisa menerapkan e-government yang terintegrasi seperti yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Kita sendiri sebenarnya sudah mengggunakan SIMDA Keuangan dan Aset, namun sistem ini belum terintegrasi,” tambah Erry.
Penerapan e-Government, harap Erry, dapat mengefisienkan berbagai kerja dalam melayani masyarakat sekaligus mendorong penerapan tata kelola Pemerintahan yang baik bagi masyarakat.
Sementara itu, Walikota Surabaya, Tri Risma Harini mengatakan, penerapan sistem aplikasi pada berbagai pelayanan di Pemko Surabaya bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi. Semula, Pemko Surabaya menerapkan e-procurement sejak tahun 2002. Penerapan pola tersebut bermanfaat dalam penghematan, baik anggaran maupun waktu.
“Selanjutnya kita mengembangkan berbagai aplikasi e-government. Dulu sebelum ada e-budgeting, menyusun anggaran bisa dua atau tiga bulan tidak pulang ke rumah. Sekarang hanya perlu 2 atau tiga hari saja sudah bisa selesai semua,” tutur Risma.
E-government terintergasi yang diterapkan Kota Surabaya terdiri atas integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah, e-SDM, E-Permit, e-health, e Dishub, e office, media centre dan sistem siaga bencana. untuk sistem pengelolaan keuangan daerah ada 12 aplikasi yang terintegrasi diantaranya e-musrenbang, e-budgeting, e-project, e-procurement, e-delivery, e-controlling, e-performance, e-simbdada, e-payment, e-tax, e-audit dan fasum-fasos.
“Sedangkan e-SDM terdiri atas aplikasi tes CPNS, gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun. Untuk e-education, aplikasi diterapkan pada penerimaan murid baru, try out online, raport online, penerimaan kepala sekolah online dan radio visual, e-permit, SSW online dan e-lampid. Surabaya Single Window (SSW) online pengurusan izin seperti izin usaha yang bisa diakses masyarakat melalui telepon seluler.
“Sekarang ini Kantor Walikota sepi, karena masyarakat tidak perlu datang dan mengantre. Cukup mengakses secara online,” tutup Risma. [KM-01]
