Dia menilai hampir 90 persen terjadinya korupsi disebabkan adanya perselingkuhan antara penguasa dengan pengusaha.
“Suap itu pasti yang memberikan adalah rekanan atau pengusaha. Suap juga bisa terjadi dari perencanaan, penyusunan APBD/APBN, pelaksanaan pengurangan volume pengerjaan dan lainnya,” sebutnya.
Untuk itu dalam meminimalisir korupsi pada barang dan jasa, KPK mendorong Provinsi Sumut untuk menerapkan e-Budgeting.
“Ada beberapa contoh yang telah menerapkan e-Budgeting ini, seperti Surabaya dan DKI Jakarta,” ujarnya.
Pihaknya juga akan menerapkan sistem katalog. Dimana pengadaan tenaga kerja nantinya tidak lagi dilakukan dengan cara tender.
“KPK juga sedang menerapkan sistem berbasis internet. Sistem ini diberlakukan agar masyarakat juga dapat mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut,” pungkasnya. [KM-03]
