Budaya uang ketok (pelicin) yang telah membudaya, sebut Erry, dinilai menjadi salah satu penyebab buruknya hasil kebijakan di Sumut selama ini. Misalnya uang pemulus dalam pengesahan APBD, pengurusan izin dan lain sebagainya.
“Dalam 8 bulan terakhir ini, budaya itu sudah kita tinggalkan. Alhamdulillah, dampak positifnya, Sumut tidak mengalami defisit,” sebut Erry.
Pemerintah Provinsi Sumut, sebut Erry, membuka diri untuk mendapat masukan ide dan gagasan dari semua pihak sebagai bahan pertimbangan menentukan kebijakan strategis.
“Pemuda Muhammadiyah kita harap juga memberikan masukan dan sumbang saran dalam memajukan Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi dan pemuda harus bersinergi dalam pembangunan,” ujar Erry.
Sementara itu, Ketua PW Muhammadiyah M Basir Hasibuan menyatakan dukungannya atas kebijakan Pemprov Sumut dalam upaya mendorong laju pembangunan.
Baca Halaman Selanjutnya
