MEDAN, KabarMedan.com | Presiden RI Jokowi mengatakan, bahwa Indonesia akan membangun Pusat Mangrove Dunia. Pernyataan ini diutarakan Presiden Jokowi saat menjadi pembicara pada World Leaders Summit on Forest and Land Use yang digelar di Scotish Event Campus, Glaslow, Skotlandia, pada Selasa (2/11/2021).
“Indonesia juga akan mendirikan Pusat Mangrove Dunia,” ucap Presiden Jokowi.
Dijelaskannya, saat ini Indonesia tengah merestorasi ekosistem mangrove yang berperan penting dalam menyerap dan menyimpan karbon. Dan Indonesia telah mempunyai lebih dari 20 persen total area mangrov dunia.
Dalam kesempatan sebagai pembicara saat itu, Presiden Jokowi menyampaikan tiga pandangan terkait menjadikan hutan sebagai bagian dari aksi iklim global.
“Pertama, perhatian kita harus mencakup seluruh jenis ekosistem hutan, tidak hanya hujan tropis, tapi juga hutan iklim sedang dan boreal,” ujar Presiden Jokowi.
Misalnya kebakaran hutan, ucap Presiden Jokowi, yang berdampak pada emisi gas rumah kaca dan keanekaragaman hayati apapun jenis ekosistemnya. Kebakaran dahsyat di benua Amerika, Eropa, dan Australia juga menjadi kekhawatiran bersama.
“Indonesia siap berbagi pengalaman tentang keberhasilannya mengatasi kathutla dengan negara-negara itu,” ujarnya.
Presiden Jokowi menjelaskan, bahwa dalam hal ini Indonesia telah merubah paradigma terkait pengelolaan hutan, dari manajemen produk hutan menjadi manajemen lanskap hutan, tentu ini menjadikan pengelolaan area hutan menjadi lebih menyeluruh.
Selanjutnya, pada poin kedua, Presiden Jokowi mengharuskan intensif yang diberikan pada pengelolaan hutan secara berkelanjutan, yaitu dengan sertifikasi dan standar produksi yang disertai market incentive.
Sehingga ini dapat berfungsi mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan, bukan menjadi hambatan perdagangan.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa sertifikasi, metodologi, dan standar tersebut harus didasarkan pada parameter yang diakui secara multilateral, tanpa dipaksakan secara unilateral dan berubah-ubah.
“Sertifikasi juga harus dipertimbangkan semua aspek SDGs sehingga pengelolaan hutan sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Juga harus berkeadilan tentunya, sehingga berdampak pada kesejahteraan, khusunya petani kecil,” tuturnya.
Ketiga, Jokowi menilai perlunya mobilisasi dukungan pendanaan dan teknologi bagi negara berkembang. Karena menurutnya, komitmen harus dilakukan melalui aksi nyata, bukan hanya retorika.
Diperingatkannya, bahwa memberi bantuan dalam hal ini bukan berarti mendikte, apalahi melanggar hak kedaulatan suatu negara atas wilayahnya. Dukungannya tentu bersifat country-driven yang didasarkan pada kebutuhan riil negara berkembang pemiliki hutan.
“Bagi Indonesia, dengan atau tanpa dukungan, kami akan terus melangkah maju,” ujarnya.
Presiden Jokowi menyatakan, akan mengembangkan sumber-sumber pendanaan inovatif, di antaranya pendirian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, penerbit green bond dan green sukuk.
Serta, ia akan mengembangkan mekanisme Nilai Ekonomi sebagai insentif bagi pihak swasta dalam mencapai penurunan emisi.
Dilain kesempatan pada Selasa (28/9/2021) lalu, Presiden Jokowi mengikuti penanaman pohon mangrove langsung bersama masyarakat di Wisata Raja Kecik, Kabupaten Bengkalis, Riau.
Dalam informasi yang disampaikannya melalui keterangan pers usai penanaman, Presiden Jokowi menyatakan tentang rehabilitasi mangrove di Tanah Air.
“Ini meneguhkan kita terhadap Paris Agreement, terhadap perubahan iklim dunia dan di 2021 ini kita akan melakukan rehabilitasi mengrove di seluruh Tanah Air sebanyak 34 ribu hektare,” kata Presiden Jokowi. [KM-101]
