Ribuan Buruh di Sumut Akan Turun ke Jalan Saat May Day, Tolak Omnibus Law dan PHK Massal

MEDAN, KabarMedan.com | Ribuan buruh di Sumatera Utara akan turun ke jalan pada peringatan hari buruh internasional (May Day) yang jatuh pada 1 Mei 2020.

Elemen buruh yang tergabung dalam DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut ini akan melakukan aksi pada 30 April 2020, di Kantor DPRD Sumut dan Kantor Gubernur Sumut.

Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan, buruh mengaku kecewa karena saat terjadi pandemi COVID-19, Pemerintah pusat dan DPR RI malah akan membahas pengesahaan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law).

“Buruh sedang hadapi kematiannya selain risiko terpapar COVID-19, kami juga bisa mati masa depan jika Omnibus Law di sahkan. Pemerintah sengaja mencari kesempatan di tengah wabah yang sedang kita hadapi ini,” katanya, Selasa (20/4).

Baca Juga:  Spotlight of Indonesia Palm Oil Issues (SIOP) 2024

Dalam aksi nanti, kata Willy, buruh akan menyerukan penolakan terhadap Omnibus Law, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang terjadi akibat COVID-19, dan selesaikan kasus perburuhan di Sumut.

“Massa buruh yang akan turun berasal dari Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhan Batu dan Tabagsel. Besok, surat pemberitahuan aksi akan kita layangkan ke Polda Sumut,” ujarnya.

Terkait imbauan dan maklumat Polri yang melarang aksi dan perkumpulan massa saat pandemi COVID-19, Willy mengaku, pihaknya tetap akan menjaga sistem keamanan kesehatan bagi para peserta aksi, seperti memakai sarung tangan dan memakai masker serta mengatur jarak.

Baca Juga:  Kolaborasi IRPS dan KAI Hadirkan Lokomotif Vintage Livery “Albino” di Sumatra Utara

Willy berharap, Polri dalam mengamankan jalannya aksi dengan cara humanis dan mengerti kondisi psikis buruh saat ini.

“Kami juga berjuang melawan virus corona, kami juga akan melawan bila Pemerintah memaksakan pengebirian dan pemiskinan hak kaum buruh,” ungkapnya.

Willy berharap, Polisi dapat menjembatani pimpinan buruh dan DPR RI agar tidak membahas Omnibus Law selama pandemi ini belum berakhir.

“Jika memang Polri bisa melakukan lobby ke DPR RI kemungkinan aksi bisa kita batalkan,” pungkasnya. [KM-03]

Berkomentarlah secara bijaksana dan hindari menyinggung SARA. Komentar sepenuhnya menjadi tanggungjawab komentator.