JAKARTA, KabarMedan.com | Indikator Politik Indonesia merilis survei terkait respons masyarakat terhadap perpanjangan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebagian responden tidak setuju PPKM diperpanjang meskipun guna menurunkan kasus harian COVID-19, Senin (6/12/2021).
Metode survei multistage random mengambil sampling terhadap 2.020 yang dilakukan pada 2 November hingga 6 November 2021.
Dalam hal ini pemerintah tetap mengapresiasi hasil survei tersebut. Ketidaksetujuan masyarakat terhadap perpanjangan PPKM dinilai wajar.
Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini mengatakan, terkait perpanjangan PPKM yang cenderung kurang disetujui publik, wajar saja. Sebenarnya kami juga tidak ingin, kami tahu beratnya ekonomi masyarakat bawah terdampak, namun jika memang dibutuhkan untuk bertahan dalam menghadapi pandemi, itu menjadi pilihan yang harus diambil.
“Hasil survei ini tetap patut disyukuri. Sebab, langkah pemerintah dalam menangani COVID-19 dinilai sudah tepat. Semua jajaran sudah bekerja dengan hati, dari pemerintah pusat sampai ke daerah, TNI, Polri dan tentunya masyarakat brpatisipasi. Kita harus tetap waspada,” jelas Faldo.
Dia juga menanggapi terkait kritik terhadap pemerintah. Kritik ini, harus dijawab dengan pemenuhan tanggung jawab.
“Kritik dijawab dengan pemenuhan tanggung jawab. Presiden sudah tekankan pada aparat agar menjaga ruang demokrasi, menjaga ruang kritik. Kontrol yang baik dari publik akan membuat berjalannya kebijakan semakin baik. Ini poin penting untuk mencapai kebijakan yang baik,” tandasnya. [KM-103]
