MEDAN, KabarMedan.com | Wali Kota Medan, Bobby Nasution melakukan dialog dengan ibu-ibu janda di Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu (23/4/2022). Berbagai persoalan dan aspirasi pun terungkap, mulai dari bantuan sosial pemerintah, keamanan dan parit tumpat.
“Nama saya Roslina pak, saya janda tinggal numpang dengan orang tua. Nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah,” katanya.
Hal senada dikatakan Hindun yang mengaku memiliki Kartu Bantuan Pangan Non Tunai. Namun, hanya sembilan bulan menerima bantuan, setelah itu hingga saat ini tidak pernah lagi.
Bobby meminta Camat Medan Helvetia bersama lurah-lurahnya mendata warga yang telah memiliki kartu, namun tidak mendapat bantuan.
Selain itu, warga yang belum terdata Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan syarat penerima bantuan sosial pemerintah.
Bobby juga meminta Kepala Dinas Sosial, Khoiruddin memberikan penjelasan kepada para ibu-ibu.
Khoiruddin mengaku ada dua program bantuan sosial dari pemerintah pusat, yaitu PKH dan BPNT. Baru-baru ini telah dicairkan BPNT dan bantuan minyak goreng untuk tiga bulan.
“BPNT Rp200 ribu per bulan dan minyak goreng Rp100 ribu per bulan. Total yang diterima adalah Rp900 ribu,” jelasnya.
Ia juga meminta warga yang telah memiliki Kartu BPNT namun belum menerima bantuan agar mengirim foto kartu kepada Dinas Sosial untuk dicek.
Selan itu, Bobby juga memerintahkan Camat dan Lurah untuk menghimpun foto kartu dan mengirimkannya ke Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti.
Bobby juga meminta Camat untuk membantu anak warga yang berhak namun belum mendapat Kartu Indonesia Pintar.
Camat diminta untuk mendampingi warga ke Dinas Pendidikan Medan agar mereka yang berhak benar-benar mendapat kartu.
Bobby meminta agar pihak Kecamatan, Kelurahan maupun Kepala Lingkungan yang melakukan pendataan DTKS benar-benar objektif.
“Jangan terdengar lagi anggapan yang masuk daftar penerima bantuan itu keluarga-keluarga kepling, lurah, camat, orang-orang terdekat. Bantuan pemerintah harus benar-benar tepat sasaran,” papar Bobby.
Bobby Nasution juga mengingatkan agar warga segera mengurus BPJS. Dia menargetkan pada 2024 seluruh warga Medan dapat terlindungi BPJS dengan anggaran Pemko Medan. [KM-07]
