JAKARTA, KabarMedan.com | Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto enggan memberikan komentar mengenai isu wacana Pemilu 2024 ditunda. Hasto menegaskan bahwa PDIP setia dan taat pada konstitusi.
Menurutnya, ada yang lebih penting untuk diurus daripada penundaan pemilu.
Hasto menambahkan, PDIP tidak ingin mengkhianati semangat reformasi yang memutuskan ada pembatasan masa jabatan presiden.
PDIP ingin fokus bagaimana memprioritaskan kekuasaan saat ini hadir bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi.
“Bagaimana pemerintah berfokus mengatasi kelangkaan minyak goreng (migor), kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan pemilu,” ucap Hasto, dilansir dari Suara.com, Senin (28/2/2022).
Hasto juga membahas mengenai kenaikan kebutuhan pokok rakyat.
“Berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia, meskipun Presiden Jokowi telah bekerja keras mendorong struktr ekonomi yang lebih berkeadilan,” paparnya.
Menurut Hasto, urusan rakyat jauh lebih penting daripada penundaan pemilu.
“Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda pemilu, mengingat antara Pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024,” tambahnya.
Hasto juga mengatakan tingginya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah harusnya menjadi bagian legacy Presiden Jokowi.
“Bagi PDI Perjuangan, seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi presiden dan wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan,” katanya.
Hasto juga tidak sependapat dengan alasan pemilu ditunda karena biaya yang tinggi. Menurutnya, tingginya biaya pemilu akibat penerapan sistem proporsional daftar terbuka.
“Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi partai. Belajar dari Pemilu 2004 dengan Pemilu Legislatif, Pilpres I dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp3,7 triliun,” jelasnya.
Hasto mengatakan, PDIP mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk menghadapi situasi pandemi Covid-19.
“PDI Perjuangan mendukung Pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amien untuk bisa menghadapi situasi dan tantangan yang muncul karena pandemi Covid ini dan membangkitkan serta memulihkan perekonomian nasional. Itulah yang seharusnya menjadi fokus bersama kita,” tandasnya. [KM-07]
