JAKARTA, KabarMedan.com | Presiden RI Joko Widodo memberikan ancaman kepada para menteri, kepala daerah, kepala lembaga negara dan BUMN untuk diganti apabila tidak menggunakan anggaran dengan membeli produk-produk dalam negeri.
Jokowi merasa jengkel karena anggaran negara dan daerah malah lebih sering digunakan untuk membeli barang-barang impor.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet menilai bahwa sikap yang ditunjukkan Presiden adalah bentuk frustasi atau ketidakmampuannya dalam mengelola negara.
Slamet mengatakan, terkait persoalan impor tersebut adalah hal yang wajar. Bahkan sejak Jokowi 7 tahun berkuasa, sehingga menurutnya Presiden tak perlu lagi gimmick terkejut.
“Salah satu yang dipersoalkan Jokowi adalah alat-alat pertanian yang tidak memiliki teknologi tinggi, namun tetap saja didatangkan melalui impor,” kata Slamet, dilansir dari Suara.com, Senin (28/3/2022).
Menurut Slamet, seharusnya Jokowi mempertanyakan ke diri sendiri soal berapa anggaran riset dan pengembangan teknologi yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk menghasilkan teknologi aplikatif.
Ia juga membeberkan data, sejak 2015 anggaran Kementerian Pertanian terus mengalami penurunan mulai dari Rp30 triliun hingga tahun 2022 turun menjadi Rp15 triliun yang hanya sekitar 5 persen anggarannya dialokasikan untuk riset dan pengembangan.
Pemanfaatan inovasi yang dihasilkan oleh litbang pemerintah, swasta ataupun perguruan tinggi dianggap kurang. Sehingga Indonesia dibanjiri produk impor dengan teknologi negara lain.
“Padahal teknologi negara lain serupa dengan hasil riset yang dikembangkan perguruan tinggi, litbang pemerintah ataupun swasta di Indonesia,” tuturnya.
Slamet menilai Jokowi seharusnya tak perlu kaget membuat gimmick. Pasalnya memang banyak produk yang beredar di Indonesia merupakan produk impor.
“Jadi tidak mengherankan banyak produk teknologi pertanian yang beredar di Indonesia adalah produk impor karena memang kebijakan liberalisasi perdagangan ini semakin terbuka lebar akibat kebijakan pemerintah sendiri. Sehingga tidak perlu presiden membuat gimmick seolah-olah kesal dengan impor, tapi di sisi yang lain kebijakannya sangat pro terhadap impor baik teknologi maupun komoditas pertanian,” tuturnya.
Diketahui, Jokowi tidak segan memberikan ancaman kepada menteri, kepala daerah, kepala lembaga negara dan BUMN untuk diganti apabila tidak menggunakan anggaran dengan membeli produk-produk dalam negeri.
Jokowi merasa jengkel anggaran negara dan daerah malah lebih sering digunakan untuk membeli barang-barang impor.
Pemerintah memang mengalokasikan Rp400 triliun anggaran belanja untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk 2022.
Akan tetapi, Jokowi mengecek baru digunakan senilai Rp214 triliun saja.
Jokowi menyinggung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang baru menggunakan Rp2 triliun. Padahal anggaran yang diterimanya itu sekitar Rp29 triliun.
Itu disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, kepala daerah se-Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali. [KM-07]
