MEDAN, KabarMedan.com | Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut pada Pilgubsu 2018 telah usai dilaksanakan. Dalam pilkada itu banyak dinamika yang berkembang tentang netralitas Polri, TNI dan ASN.
Dimana, mereka diduga menggunakan kewenangan untuk mendukung salah satu pasangan calon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini berdampak pada proses demokrasi yang ada di Sumut. Seperti halnya dengan ijazah JR Saragih, salah satu bakal calon Gubernur Sumut yang gagal dikarenakan persyaratan administrasinya.
JR Saragih sudah ditetapkan tersangka oleh Polda Sumut. Namun, pasca beredarnya video JR Saragih yang mendukung salah satu paslon, perkembangan kasusnya hingga kini bagaikan hilang di telan bumi.
“Ini menjadi pertanyaan besar ditengah-tengah masyarakat, ada apa ini,” kata Bangkit Sanjaya, Koordinator BEM NUS wilayah sumut.
Zulkifli, Koordinator BEM NUS Pulau Sumatera juga mempunyai pandangan yang sama mengenai hal itu. Yang terjadi diinstitusi TNI atas terjadinya pemindahan tugas secara mendadak diwilyah KODAM 1/BB juga diduga terkesan sangat dipaksakan, apalagi dalam beberapa hari akan menjelang pilgubsu 2018.
Sementara ditubuh ASN diketahui ada oknum-oknum ASN yg memerintahkan kepada bawahannya untuk memenangkan salah satu paslon dalam pilgubsu 2018 ini.
“Sepertinya ada suatu kekuatan besar yg sudah didesain sedemikian rupa dalam upaya memenangkan paslon tertentu dipilgubsu 2018,” ujarnya.
Mahasiswa khususnya BEM NUS akan selalu mengawal setiap perkembangan yang terjadi sebagai fungsi kontrol sosial dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Ini dilakukan agar pemilihan presiden dan legislatif tahun 2019 berjalan jujur, bersih dan adil,” pungkasnya. [KM-03]
