MEDAN, KabarMedan.com | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, jumlah kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan hingga 50 persen pada tahun ini.
“Penurunannya mencapai 50 persen, karena kita melakukan penegakan hukum tidak hanya lewat pengadilan, namun dengan berbagai cara di lapangan, seperti mencabut perizinan,” kata Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Agus Justianto, usai membuka 8th Indonesia Climate Change Education Forum & Expo di Kota Medan, Sumatra Utara, Rabu (17/10/2018).
Upaya persuasif juga dilakukan dengan memberikan penghargaan penilaian proper lingkungan hidup untuk mendorong dunia usaha untuk berubah. “Pengelolaan lingkungan hidup serta kebakaran hutan dan lahan berkaitan erat dengan perubahan iklim dan pemanasan global,” ujarnya.
Indonesia mempunyai target dalam pengurangan emisi hingga 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Saat ini Indonesia telah mulai menyusun strategi dan instrumen untuk mengimplementasikan Perjanjian Paris, dan akan direalisasikan pada 2020 hingga 2030.
Hal ini sangat dibutuhkan karena dampak dari perubahan iklim sedang terjadi, seperti hujan intensitas tinggi, banjir, longsor dan sebagainya. Namun, Pemerintah tidak akan mampu melakukannya sendirian. Perlu peran aktif dari dunia usaha dengan menggunakan energi baru terbarukan, serta menghasilkan produk-produk ramah lingkungan,” pungkasnya.
Ia mengatakan, pulau Sumatra menjadi kawasan yang paling banyak terjadi kebakaran hutan. Namun, katanya, secara nasional terdapat 11 provinsi yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan.
“Riau, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara termasuk provinsi prioritas di pulau Sumatera dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya. [KM-03]
