Produksi Pangan Surplus, Gubernur Sumut: Seharusnya Harga dapat Terkendali

MEDAN, KabarMedan.com | Terjadinya inflasi yang disebabkan naiknya harga beberapa komoditi pertanian seperti cabai dan sebagainya, diyakini bukan akibat dari rendahnya produksi.

Sebab diperkirakan untuk Sumatera Utara (Sumut) hasil tanaman pangan masih mencukupi kebutuhan masyarakat setempat bahkan surplus.

“Seharusnya harganya dapat terkendali,” kata Edy usai membuka kegiatan Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-39 dan Hari Krida Pertanian ke-47 Tingkat Provinsi 2019, di Lapangan Merdeka Medan, Rabu (9/10/2019).

Namun perkiraan capaian surplus komoditi pertanian tidak dirasakan oleh rakyat di Sumut. Sebab harga di pasar diatur oleh pedagang dan tengkulak yang menggunakan sistem ijon, atau membeli komoditi tani sebelum masa panen atau dikontrak.

Baca Juga:  Bobby Nasution Hadiri Peresmian 1.151 KM Jalan Inpres, Empat Ruas di Sumut Turut Diresmikan

“Untuk itu perlu kehadiran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara yang nanti melalui BUMD Pangan. Jadi dari mulai penanaman sampai ke panen, itu ditampung BUMD. Dan yang mengatur harga juga BUMD,” ujarnya.

Untuk itu, kata Edy, ketahanan pangan khususnya untuk Sumut dapat terwujud. Sebab tujuan dibentuknya BUMD Pangan antara lain untuk menjaga harga supaya tetap terkendali, dengan memotong mata rantai distribusi, sehingga otomatis akan bisa meredam laju inflasi. Karena itu pula, beberapa hari lalu badan ini sudah dibentuk.

Baca Juga:  Bobby Nasution Tinjau Jalan Rusak di Galang, Pastikan Perbaikan Segera Dimulai dan Galian C Ilegal Ditutup

“Hanya proses siapa berbuat apa, akan diatur pembagian tugasnya. Sehingga nanti diatur sampai ke tingkat kabupaten/kota,” ungkapnya.

Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Azhar Harahap melaporkan bahwa kegiatan memperingati Hari Pangan Sedunia ini melibatkan setidaknya 1.500 orang yang terdiri atas 33 kabupaten/kota, kelompok wanita tani, kelompok PKK, Gapoktan dan Koperasi.

“Kemudian ada beberapa pengusaha pangan lokal, pelaku bisnis bidang pangan. Tujuannya untuk memotivasi tumbuhnya kemandirian pangan di setiap daerah. Meningkatkan mutu dan kualitas dari pangan olahan masyarakat, termasuk pengemasan dan label halal,” pungkasnya. [KM-03]