BANJARBARU, KabarMedan.com | Para jurnalis dan aktivis menggelar aksi solidaritas terhadap kasus yang menjerat eks Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi (36).
Aksi ini berlangsung di depan gedung Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, Jalan Palam, Cempaka, Banjarbaru, Rabu (24/6/2020).
Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk bertuliskan ‘Bebaskan Diananta’.
Ada juga poster bertuliskan ‘Jurnalisme Bukan Kejahatan, Jurnalis BUKAN Penjahat’, dan poster-poster hal konflik lahan yang selalu melibatkan masyarakat adat lawan perusahaan.
“Nanta tidak sendiri. Kami tidak diam melihat ketidakadilan yang dialami Nanta,” kata jurnalis Muhammad Reza Pahlipi dari Koalisi Untuk Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers dalam keterangannya yang diterima.
Koalisi untuk Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers mengingatkan, Majelis Hakim PN Kotabaru yang menyidangkan kasus Nanta adalah kasus pers bukan kasus pidana.
“Persoalan ini sudah selesai di Dewan Pers karena keberatan Sukirman sudah diberi hak jawab. Media kumparan.com/banjarhits telah meminta maaf, dan beritanya dihapus,” katanya.
Massa menyebut UU ITE yang menjerat Nanta sebagai musuh kebebasan pers. Padahal pers yang bebas diperlukan untuk mengontrol para pihak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga terbentuklah peradaban yang tinggi.
“Kami ingatkan bahwa yang diungkap Nanta itu konflik lahan, ada potensi pelanggaran hukum yang nyata dalam peristiwa penggusuran lahan yang ditulisnya, bahkan juga pelanggaran Hak Asasi Manusia, tapi apa polisi sudah mengusut ini,” jelasnya.
Untuk itu, Reza mengajak masyarakat, jurnalis, akademisi, dan aktivis untuk mengawal kebebasan pers, dan mendorong penyelesaian persoalan agraria di Kalsel dan di mana pun di Indonesia. [KM-03]
