MEDAN, KabarMedan.com | Aliansi Aktifis Kota (AKTA) menilai rencana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur tidak memilik konsep yang jelas.
Jokowi telah menyampaikan ibu kota akan pindah ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yaitu di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara
“Kita melihat bahwa pemindahan ibu kota kurang dalam kajian atau gagal,” kata koodinator AKTA Sumut, Zulkifli, Jumat (30/8/2019).
AKTA menilai, politik hari ini sedang buruk karena masih banyak yang belum terealisasikan, seperti konflik di Papua, kenaikan iuran BPJS, memburuknya perekonomian. Hal ini pula yang menjadi kegelisahan masyarakat.
Defisitnya BPJS menunjukkan kinerja Presiden Joko widodo tidak objektif. Hal ini sangat melunturkan kepercayan masyarakat terhadap program pemerintah bidang kesehatan tidak pro rakyat. Selain itu, adanya wacana untuk mengimpor rektor dari asing.
“Apakah ini menyelesaikan masalah pendidikan mahalnya biaya untuk medapatkan pendidikan tentu tidak. Seharusnya SDM lokal menjadi Proritas saat ini masih ada sarjana lulusan lokal maupun global yang mampu menjadi pendidik di negeri ini,” ujarnya.
Ia mengatakan, sangat disayangkan pemindahan ibu kota tersebut akan menghabiskan biaya Rp.446 Triliun.
“Apakah dengan pemindahan ibu kota penetasan kemiskinan, kesenjangan sosial, politik akan semakin membaik? Sungguh gegabah jika benar ibu kota jadi dipindahkan,” jelasnya.
Untuk itu, dalam waktu dekat AKTA akan melakukan aksi penolakan terhadap pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. [KM-03]
