MEDAN, KabarMedan.com | Ledakan penduduk yang tidak terkendali akan menjadi ancaman bagi sebuah bangsa. Hal ini perlu dipikirkan oleh semua elemen masyarakat. Sebab jika hal ini terjadi masyarakat tidak akan bisa menikmati kemewahan hasil kerja, bahkan tidak bisa menikmati sumber daya alam yang ada.
Demikian diungkapkan Deputi Advokasi Pergerakan dan Informasi (ADPIN) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Dr Abidin Syah Siregar, dalam acara pertemuan Capacity Building Behavior Change dan Pentaloka Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai Public Relation dalam program Kependudukan dan KB Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2015, yang digelar di Hotel Inna Dharma Deli Medan, Senin (23/11/2015).
Menurutnya, dalam teori kependudukan disebutkan setiap daerah atau negara memiliki daya tampung dan daya dukung. Hal ini perlu diperhatikan dalam mengatur kependudukan di sebuah daerah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
“Daya tampung itu berapa jumlah orang yang mampu hidup di sebuah daerah. Sedangkan daya dukung merupakan seberapa bisa daerah tersebut menyediakan kebutuhan warganya. Andai ini tidak memadai maka jika gaji atau pendapatan dinaikkan berapa pun kebutuhan tidak akan terpenuhi,” ujarnya.
Untuk mengatasi ancaman tersebut, lanjutnya, peran BKKBN perlu lebih ditingkatkan hingga ke tiap daerah. Karenanya BKKBN perlu menjalin kemitraan dengan TNI dalam hal ini Babinsa, yang memiliki akses yang lebih familiar di tingkat desa.
“Kita berharap dengan menjalin kemitraan dengan Babinsa, pintu-pintu komunikasi di desa yang tidak bisa ditembus bisa dibuka melalui bantuan Babinsa,” tambahnya.
Kemitraan ini, masih Abidin, untuk membantu kerja Petugas Lapangan KB (PLKB) yang saat ini jumlahnya menurun drastis dibanding dengan jumlah tahun 2000. Tahun 2015 jumlah PLKB berkisar antara 15 ribu orang, menurun dibandingkan pada tahun 2000 yang mencapai 50 ribu orang. Hal ini dikarenakan banyak PLKB di daerah-daerah yang diberikan jabatan di pemerintahan tanpa ada penambahan pegawai.
“Jumlah ini berbanding terbalik dengan daerah yang semakin luas. Jika dihitung dari pemekaran daerah seperti pada tahun 2000 ada 26 provinsi dan pada tahun 2015 bertambah menjadi 34 provinsi belum lagi penambahan kecamatan. Harusnya PLKB naik menjadi 200 ribu orang, ini malah tinggal 15 ribu,” ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan Kabid ADPIN BKKBN Perwakilan Sumut Drs Datang Sembiring. Diungkapkannya, untuk mengatasi berkurangnya PLKB di lapangan, BKKBN bekerjasama dengan TNI sebagai mitra strategis untuk mendayagunakan potensi Babinsa.
“Karena memiliki tugas pokok yang sama dengan PLKB dalam melakukan penyuluhan dan bersentuhan langsung dengan kepada masyarakat maka Babinsa merupakan kekuatan potensial program KKBPK di lini lapangan,” jelasnya.
Untuk itu, ia berharap acara tersebut dapat meningkatkan sikap dan keterampilan PLKB dan Babinsa sebagai motivator dan penyuluh dalam meningkatkan pengetahuan, penerimaan dan partisipasi masyarakat dalam program KKBPK.
Ia menambahkan jumlah peserta dalam pertemuan tersebut sebanyak 120 orang yang berasal dari Kabupaten/Kota wilayah kuadran I dan II. Pertemuan tersebut diselenggarakan mulai tanggal 23-26 November 2015. [KM-01]
