KAMI Minta Jokowi Pecat Luhut Karena Bohong Soal Big Data Penundaan Pemilu 2024

Ketua KAMI, Ahmad Yani (Foto: Ist)

JAKARTA, KabarMedan.com | Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Ahmad Yani meminta Presiden Joko Widodo memecat Menteri yang kerap suarakan penundaan Pemilu 2024, termasuk Luhut Binsar Panjaitan.

Menurutnya, tidak cukup Jokowi hanya meminta menteri-menterinya setop pembicaraan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

“Harus memecat menteri-menteri itu loh. Termasuk menteri segala menteri Luhut Binsar Panjaitan itu,” ujar Yani, dilansir dari Suara.com, Jumat (8/4/2022).

Yani menilai Luhut telah melakukan kebohongan dengan menyatakan memiliki big data yang menyebut 110 juta warga telah setuju pemilu ditunda.

“Dan dia melakukan kebohongan kalau dia katakan big data buktinya nih rakyat melawan semua dan tanggal 11 ini ada gerakan mahasiswa,” tuturnya.

Oleh karena itu, Yani mendesak agar Jokowi bisa bertindak tegas, jika perlu memecat para menterinya jika pemerintahan ingin lebih harmonis.

Baca Juga:  Pegadaian Kembali Raih Best Company to Work For in Asia 2026 untuk Kedelapan Kalinya

“Nah itu, seharusnya presiden kalau memang tidak dalam bagian harmonisasi itu presiden harus dengan tegas menindak dan memecat menteri-menterinya itu,” tandasnya.

Sebelumnya diketahui Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Bukannya berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode. Jokowi justru ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (5/4/2022).

“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai penundaan, urusan perpanjangan, enggak,” kata Jokowi.

Jokowi meminta para menteri untuk lebih fokus bekerja dalam penanganan atas kondisi kesulitan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok itu tidak terlepas dari gejolak ekonomi global.

Baca Juga:  Pegadaian Kembali Raih Best Company to Work For in Asia 2026 untuk Kedelapan Kalinya

Akibat gejolak ekonomi global tersebut kenaikan inflasi tidak terelakkan di sejumlah negara termasuk di Indonesia.

Seperti yang terjadi di Amerika Serikat dimana kini inflasinya mencapai 7,9 persen.

Padahal, biasanya inflasi di Negeri Paman Sam itu berada di bawah 1 persen. Di Uni Eropa juga mengalami kenaikan inflasi hingga 7,5 persen.

Jokowi meminta kepada menteri untuk memiliki rasa sensitif atas apa yang tengah dirasakan oleh masyarakat saat ini.

Jokowi juga sempat menyentil para menteri yang tidak memberikan penjelasan penyebab naiknya harga minyak goreng maupun harga BBM salah satunya Pertamax.

“Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah empat bulan tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi, yang kedua Pertamax, menterinya juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati,” tuturnya. [KM-07]