OJK Keluarkan 20 Kebijakan Dalam Rangka Penguatan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan

Ketua Dewan Komisioner OJK - Muliaman D Hadad/IST

KABAR MEDAN | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan 20 (dua puluh) kebijakan yang terdiri dari 6 (enam) POJK dibidang Perbankan, 7 (tujuh) POJK di bidang Pasar Modal, 7 (tujuh) POJK di bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Kebijakan OJK ini diterbitkan sebagai bagian dari rangkaian kebijakan yang dikeluarkan OJK dalam rangka memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, pendalaman pasar keuangan dan perluasan akses keuangan masyarakat. Semua ini diharapkan akan mendorong terwujudnya sektor jasa keuangan yang kokoh, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata dan berkesinambungan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Dharmansyah Hadad, menjelaskan bahwa hampir 2 tahun OJK telah beroperasi. “Kami patut bersyukur bahwa dengan dukungan berbagai pihak, pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa menimbulkan kekosongan pengawasan. Pengalihan ini juga sekaligus menjadi awal dimulainya era baru dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia secara terintegrasi. OJK menyadari bahwa fungsi yang diamanatkan dalam UU OJK tidak boleh hanya sekedar penggabungan belaka, namun harus terus diperkuat,” kata Muliaman Dharmansyah Hadad.

Selama kurang lebih 2 (dua) tahun kiprahnya, cukup banyak inisiatif yang telah OJK lakukan dalam menjalankan amanatnya, khususnya dalam mempersiapkan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi, serta dalam memperkuat edukasi dan perlindungan konsumen. Berbagai kemajuan yang telah dicapai selama ini tentu patut disyukuri dan tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak.

Dalam periode Januari 2013 sampai dengan Agustus 2014, OJK telah mengeluarkan sebanyak 16 (enam belas) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), di antaranya terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan, serta pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain itu, terdapat beberapa peraturan yang merupakan penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, Muliaman Dharmansyah Hadad juga memaparkan bahwa mencermati perkembangan makroekonomi global dan domestik, saat ini sektor jasa keuangan nasional memang dihadapkan pada sejumlah risiko. Risiko-risiko tersebut perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada kemampuan sektor jasa keuangan dalam menjalankan fungsi intermediasi. Namun, dengan modal yang ada saat ini, sektor jasa keuangan optimis akan dapat melanjutkan pertumbuhan dan menunjukkan ketahanan dalam menghadapi gejolak yang dapat terjadi.

 Pemulihan ekonomi global secara umum masih menghadapi tantangan, terutama mengingat proses pemulihan yang berjalan tidak merata. Di Amerika Serikat, pemulihan ekonomi semakin solid sehingga The Fed telah memutuskan untuk menghentikan program stimulus moneter, yang menjadi penopang ekonomi negara tersebut pasca-krisis keuangan global tahun 2008. The Fed juga telah memberikan sinyal akan melakukan normalisasi kebijakan moneter berupa peningkatan suku bunga pada tahun 2015, yang berpotensi memberikan efek rambatan terhadap pasar keuangan global. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Eropa, Jepang, dan Tiongkok cenderung melambat. Kondisi perekonomian Eropa dan Jepang masih belum menunjukkan perbaikan berarti.

Seiring dengan pelambatan perekonomian global, perekonomian domestik juga mengalami moderasi pertumbuhan. Pada triwulan III-2014, pertumbuhan ekonomi domestik tercatat 5,01% yoy, di tengah permasalahan twin deficit pada APBN dan transaksi berjalan yang masih terjadi.

Selain itu, terdapat potensi tambahan tekanan terhadap perekonomian domestik berupa peningkatan inflasi sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi 2 hari yang lalu. Terkait dengan penyesuaian harga BBM tersebut, OJK memandang bahwa dampaknya akan bersifat temporer. Bahkan dalam jangka panjang kebijakan tersebut akan menyehatkan postur fiskal pada khususnya, dan perekonomian secara umum melalui alokasi sumber daya yang lebih baik. Di sektor keuangan, kami menyakini bahwa kenaikan BBM sudah diantisipasi oleh pelaku pasar dan tidak akan mengganggu kinerja sektor keuangan secara signifikan.

Bagaimanapun, berbagai faktor risiko ekonomi domestik tersebut harus terus dicermati potensi dampaknya terhadap kesehatan dan profil risiko lembaga jasa keuangan. OJK, sebagai pengawas sektor jasa keuangan, akan secara aktif memantau perkembangan dari hari ke hari untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

Dalam kaitannya dengan industri jasa keuangan, permasalahan utama adalah tingkat kedalaman pasar keuangan, tingkat akses dan literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih rendah. Masih dangkalnya pasar keuangan domestik membuat pasar keuangan Indonesia menjadi lebih rentan terhadap gejolak.

Namun, di samping beberapa hambatan tersebut, perekonomian Indonesia masih menyimpan potensi yang besar, baik dari ketersediaan sumber daya alam maupun komposisi penduduk yang relatif muda dengan kelas menengah yang terus bertumbuh.

Muliaman Hadad menyampaikan bahwa sejak beberapa tahun belakangan, kita menyaksikan perkembangan sektor keuangan yang semakin cepat. Sektor keuangan menjadi semakin kompleks dan dinamis, dengan keterkaitan antar sektor yang semakin erat, baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Selain itu, kita juga menyaksikan pertumbuhan konglomerasi keuangan, yang menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

Krisis ekonomi global, yang bersumber dari perilaku risk taking yang agresif memberi pelajaran penting bagi regulator untuk memperkuat rambu-rambu pengaturan. Penguatan pengaturan ini, pada dasarnya ditujukan untuk memperbaiki struktur pasar agar menjadi semakin kokoh, efisien, dan lebih transparan sehingga memberikan kemanfaatan bagi perekonomian yang berkelanjutan.

Penguatan struktur dan peningkatan peran sektor jasa keuangan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dalam rangka itu, OJK tengah menyusun suatu cetak biru pengembangan sektor jasa keuangan yang akan diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, yakni:

  • mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional;
  • menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan; serta
  • mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan.

Mengambil momentum perbaikan struktur perekonomian nasional paska penyesuaian harga BBM bersubsidi, OJK telah menetapkan prioritas penguatan pada beberapa aspek yang diperlukan dalam jangka pendek, yang dituangkan dalam serangkaian kebijakan yang akan diterbitkan pada beberapa kesempatan.

Pada kesempatan kali ini, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

Perbankan :

  • POJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
  • POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
  • POJK tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)
  • POJK tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
  • POJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Perbankan Syariah
  • POJK tentang Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Pasar Modal :

  • POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal
  • POJK tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa
  • POJK tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan
  • POJK tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi
  • POJK tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi
  • POJK tentang Laporan Bulanan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Asset (KIK-EBA)
  • POJK tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek

 Industri Keuangan Non Bank (IKNB) :

  • POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dan
  • POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah
  • POJK tentang Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan
  • POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan
  • POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
  • POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
  • POJK tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

 Dengan diterbitkannya peraturan-peraturan ini, diharapkan sektor Jasa Keuangan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menghadapi berbagai dinamika perekonomian ke depan, sekaligus meningkatkan perannya dalam pembangunan Nasional. OJK akan selalu melakukan pemantauan dan review secara berkala atas pelaksanaan ketentuan dimaksud. [KM-01]

Berkomentarlah secara bijaksana dan hindari menyinggung SARA. Komentar sepenuhnya menjadi tanggungjawab komentator.