MEDAN, KabarMedan.com | Pemerintah siap luncurkan Dimenthyl Ether (DME) dalam kebutuhan memasak gantikan Liquified Petroleum Gas (LPG).
Menteri Investasi/Kepada Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan proyek investasi DME yang rencana akan masuk di tahun 2022 dengan melibatkan Air Products and Chemicals serta Pertamina juga perusahaan lainnya.
“Sudah akan jalan 2022 Januari, dengan Pertamina dengan PTBA (PT Bukit Asam) dan air products dengan pengusaha nasional untuk membangun DME,” ujar Bahlil dalam keterangan pers virtual, Kamis (11/11/2021).
Dijelaskannya, bahwa invetasi ini merupakan ‘oleh-oleh’ dari kunjungan kerja ke Uni Emirates Arab (UEA) . Dimana total invetasi tersebut sebesar US$ 44,6 miliar atau jika di rupiahkan sekitar Rp 636 triliun, dan dari total invetasi tersebut, US$ 13-15 miliar atau sekitar Rp 185-214 triliun digunakan untuk hirilisasi terhadap batu bara kalori rendah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, konsumsi energi masyarakat berdampak pada lonjakan import LPG, sehingga produksi LPG yang ada di dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, lalu kenaikan impor LPG tak dapat dihindari setiap tahunnya.
Maka dari itu, demi menekan impor LPG, pemerintah berupaya mendorong hirilisasi batubara.
Selanjutnya, melalui batu bara kalori rendah yang akan diolah melalui gasifikasi menjadi DME, dapat digunakan untuk substitusi LPG. Bila LPG yang ada saat ini berbahan dasar minyak bumi, maka DME berbasis batu bara.
Bahlil menambahkan, ini akan sejalan dengan arahan yang diberikan Presiden RI Joko Widodo, yang salah satu poinnya adalah tentang transformasi ekonomi.
“Arahan pak Presiden yang disampaikan dalam visi besarnya salah satu poinnya transformasi ekonomi, kita artikan industrialisasi ciptakan nilai tambah agar batu bara tak hanya kirim-kirim terus,” kata Bahlil.
Maka kita akan perlahan, sambung dia, agar dapat mengurangi impor LPG kita dan digantikan dengan DME. DME akan dipasarkan dengan harga yang lebih murah.
Sehingga tidak hanya mendapatkan subsidi impor, tetapi juga kedaulatan energi bisa perlahan-lahan dapat terdorong dengan kemajuan ini.
“Kemudian neraca perdagangan juga bisa kita jaga dan sudah tentu ini akan menciptakan lapangan pekerjaan dan nilai tambah,” pungkasnya. [KM-101]
