KABAR MEDAN | Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi kembali mengingatkan seluruh kalangan dan elemen masyarakat untuk menyiapkan diri dalam menghadapi pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015. Tidak hanya mengantisi dampak negatif dari tingginya tingkat persaingan, namun juga harus mampu memanfaatkan peluang dari pemberlakuan pasar bebas AEC.
Hal itu disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2014 dengan tema “Mengawal stabilitas, Bersinergi Menpercepat Repormasi Struktural” yang berlangsung di Hotel Grand Aston, Jl Balaikota Medan, Selasa (16/12/2104).
Hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX Sumut Aceh Difi Johansyah, pimpinan perbankan di Sumut, perwakilan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD) dan Satuan Kerja Pimpinan Daerah (SKPD), ekonom, akademisi dan palaku usaha.
Dalam kesempatan itu, Erry menegaskan, tidak ada pilihan dalam menghadapi tantangan AEC selain menyiasatinya dengan cerdas. Indonesia, khususnya masyarakat Sumut, harus percaya diri dengan pemberlakuan AEC yang akan dimulai pada awal 2015 mendatang, karena telah memiliki pengalaman dalam menghadapi Free Trade Agreement (FTA).
“Perekonomian Indonesia harus jauh lebih baik saat pemberlakuan ASEAN Economic Community. Kita telah banyak belajar dari pengalaman dalam pelaksanaan FTA) dengan Republik Rakyat Tiongkok, meski mereka berhasil menguasai pasar komoditi Indonesia,” ujar Erry.
Pada acara yang turut dihadiri unsur FKPD Provsu, Anggota DPD RI Asal Sumut, para konjen negara sahabat, para kepala SKPD Provsu, para pimpinan perbankan di Sumut, pelaku usaha, ekonom dan akademisi, serta para bupati/walikota se-Sumut.
Erry mengaku, untuk menghadapi AEC bukan hal mudah, karena Sumut masih dirundung sejumlah persoalan, termasuk permasalahan listrik yang butuh pembenahan. Sejumlah proyek pembangkit listrik di Sumut mengalami keterlambatan. Akibatnya, suplay daya listik di Sumut mengalami defisit.
“Seperti daya dari PLTU Pangkalan Susu dengan kapasitas 2 x 200 Megawatt yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat, kini belum berfungsi maksimal. Dari dua mesin, unit 1 hanya mampu menghasilkan 100 Megawaat atau 50 persen dari daya semestinya 200 Megawatt. Sementara Unit 2 telah menyuplay 170 Megawatt. Kita berharap PLTU Pangkalan Susu segera berfungsi maksimal mengingat Sumut sangat membutuh daya listrik,” harap Erry.
Tidak kalah penting, Erry menyebutkan, masih ada kesenjangan pembangunan, pendapatan dan kualitas SDM relative besar antar kabupaten/kota di Provinsi Sumut. Itu akibat pertumbuhan ekonomi Sumut hanya ditopang oleh sebagian kota-kota besar seperti Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Batubara. Sementara Kabupaten/Kota lainnya masih menggeliat bangkit.
“Hal ini mengindikasikan bahwa Sumut masih memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” Sebutnya.
Kendati demikian, Erry optimis Sumut menjadi daerah maju dalam bidang hubungan perdagangan domestik dan internasional dengan adanya dukungan infrastruktur diantaranya Bandara Kualanamu International Airport (KNIA) dan pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung.
Selain itu, proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut sebagai etalase wilayah barat Indonesia.
”Untuk mendukung pencapaian Sumut sebagai hubungan perdagangan domestik maupun internasional, pemerintah daerah harus terus meningkatkan upaya pengembangan sektor scunder dan tertier yang lebih bernilai tambah untuk mengimbangi sektor primer,” papar Erry.
Dalam menghadapi MEA, Erry juga mencetuskan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah diantaranya peningkatkan perlindungan terhadap konsumen, memberikan bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan memperbaiki kualitas produk dalam negeri dan memberikan label Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk dalam negeri.
“Dalam menghadapi MEA, kita semua, termasuk Kamar Dagang dan Indistri harus mengetahui bidang-bidang apa yang menjadi prioritas di masa pemberlakuan ASEAN Economic Community,” ujar Erry.
Tidak lupa Erry menyinggung persoalan seputar perbankan di Sumut. Menurut Erry, perbankan Sumut diharapkan menjadi salah satu tumpuan mengingat perannya dalam pembangunan Sumut cukup besar melalui fungsi pembiayaan.
“Peran perbankan dangat strategis dalam pembangunan, karena berkaitan dengan pembiayaan. Dunia perbankan harus mendukung pertumbungah UMKM dan pelaku indsutri,” harap Erry.
Secara rinci Erry memaparkan, hingga triwulan III tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Sumut tercatat sebesar 5,3 persen. Meski dibawah pertumbuhan ekonomi tahun 2013 lalu sebesar 6,01 persen, namun Pemerintah Provinsi (pemprov) Sumut yakin perekonomian akan tetap berjalan dengan baik. Optimisme tersebut muncul jika dilihat dari sisi pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumut yang menempati urutan keenam dari 34 provinsi di Indonesia.
“Lima daerah PDRB tertinggi ada di Pulau Jawa. Tetapi dari sisi PDRB, kita harus yakin karena selama ini Sumut merupakan daerah yang memiliki PDRB tertinggi dibandingkan provinsi lain di luar Jawa,” tutup Erry.
Selanjutnya dalam hal pengembangan, peraturan dan perijinan, SKPD diharapkan dapat bersinerji dan bekerjasama memajukan perekonomian Sumut dengan membentuk pelayanan satu atap.
“Kontribusi seluruh komponen tersebut menjadi sangat penting mengingat pembangunan Sumut yang lebih baik memerlukan koordinasi dan sinerji dari berbagai pihak. Bagi Pemerintah yang belum memiliki pelayanan satu atap, sebaiknya disegerakan agar masyarakat mudah dalam urusan perijinan,” tutup Erry. [KM-01]
