JAKARTA, KabarMedan.com | Analis Politik, Pangi Syarwi Chaniago meminta politisi terutama para partai koalisi di lingkaran pemerintahan Presiden Jokowi untuk lebih sopan dan tertib dalam bernegara. Jangan merusak bahkan menghancurkan demokrasi Indonesia hanya demi melanggengkan kekuasaan Jokowi.
Mengingat para politikus kekinian mulai terlihat kompak bicara ihwal penundaan Pemilu 2024 hingga penambahan masa jabatan bagi Jokowi selaku presiden.
Padahal, belum lama ini, DPR bersama pemerintah telah menyepakati tanggal pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024.
“Tolong politisi di lingkaran inner circle dan partai koalisi pemerintah Jokowi agak lebih sopan dan tertib sedikit bernegara, ini mah mau rusak sekalian atau niat mau menghancurkan negara demokrasi terbesar ketiga yang namanya Indonesia,” ucap Pangi, dilansir Suara.com, Jumat (25/2/2022).
Pangi mengingatkan agar politisi tidak sembarangan mengambil langkah, apalagi sampai nekat mendorong penundaan Pemilu 2024 demi menambah jabatan presiden.
Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini, aksi nekat politisi untuk menunda Pemilu pada akhirnya akan mendapat reaksi keras rakyat.
Ia mengatakan rakyat bisa jadi lebih nekat melakukan tindakan-tindakan untuk menghalangi niat para politisi yang ingin merusak demokrasi dengan menunda Pemilu.
Menurut Pangi, wacana penundaan Pemilu 2024 memang terkesan seperti sudah dirancang. Jika benar-benar terjadi, ia menilai Indonesia akan menjadi negara otoritarian karena demokrasi yang pasca reformasi dibangun, telah dirusak.
“Kalau itu ngotot dan tetap mereka lakukan, kami justru akan umumkan ke masyarakat Internasional bahwa Indonesia resmi menjadi negara otoritarian,” kata Pangi.
Pangi memaparkan agar politisi tidak coba-coba untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden, yang sebelumnya sudah dibatasi hanya dua periode.
Pangi menuturkan bahwa amandemen itu sendiri sebetulnya melawan konstitusi. Apalagi soal penambahan masa jabatan atau menunda Pemilu.
“Jangan coba-coba melanggar konstitusi, politisi itu disumpah agar tegak lurus dengan konstitusi. Sekarang sederhana, apakah anda sebagai politisi mau tertib, atau mau melanggar konstitusi, itu saja sederhana, begitu saja repot,” ucapnya.
Keberanian Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan pernyataan penundaan Pemilu sampai dua tahun, dinilai tidak terjadi alamiah begitu saja.
Permintaan penundaan Pemilu diyakini memang sudah didesain secara struktur dan masif. Sehingga menjadi muskil, bila permintaan itu merupakan buah pikir Muhaimin atau dikenal dengan panggilan Cak Imin.
Pasalnya, pernyataan serupa dengan menjadikan pelaku bisnis dan momentum perbaikan ekonomi juga pernah disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Bahlil pada awal tahun ini menyatakan bahwa pelaku dunia usaha cenderung setuju jika Pemilu 2024 diundur.
Dua pernyataan orang di lingkar Istana itu yang kemudian juga disorot oleh Pangi. Ia menduga ada pihak yang bisa jadi diketahui oleh Muhaimin yang merupakan Ketum PKB, partai koalisi pemerintah.
Pangi menuturkan apabila pola jawaban mereka yang meminta Pemilu ditunda memiliki kesamaan, misalnya kompak menjawab karena alasan perbaikan ekonomi, maka Pangi hakulyakin hal tersebut sudah ada arsitek dan desainnya. Sehingga tidak terjadi secara alamiah.
“Ada yang mulai operasi mendesain agar agenda dan bisi mereka tercapai. Dalam politik omong kosong semua berjalan alamiah, ada yang mendesain, ada cost politiknya, ada arsiteknya yang melakukan operasi agenda ini agar mulus,” tutur Pangi.
Pangi menduga desain penundaan Pemilu itu akan berujung kepada penambahan masa jabatan Joko Widodo selaku presiden. Tentu saja, penambahan jabatan presiden itu akan didorong para tokoh dari dalam maupun luar lingkar Jokowi.
Mereka diyakini bukan tanpa sebab mendorong Jokowi menambah masa jabatannya. Dorongan itu semata tidak hanya untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi, namun juga untuk kepentingan para orang-orang di lingkar kekuasaan.
“Saya menduga sedang ada pola desain secara sistematis dan masif untuk menambah masa jabatan presiden yang didorong tokoh dari eksternal dan dari inner circle Jokowi yang lebih kurang 10 tahun happy dan menikmati kue kekuasaan dari presiden Jokowi,” terang Pangi.
Sementara itu, terkait pernyataan Cak Imin, Pangi menilai hal itu akan berdampak terhadap PKB. Ia menganggap permintaan penundaan Pemilu yang datang dari Cak Imin tidak masuk akal dan hanya akan merusak citra PKB.
PKB kini bisa jadi dikesankan sebagai partai yang mendukung kelompok oligarki yang melanggengkan kekuasaan menuju tangga otoriter.
“Yang minta menunda Pemilu berarti bukan tokoh demokrasi, tidak ada alasan setinggi langit pun tidak memenuhi syarat menunda Pemilu, Pilpres. Pilkada saja enggak berani ada yang menunda waktu itu, padahal lagi kasus corona parah-parahnya,” tandasnya. [KM-07]
