KABAR MEDAN | Penetapan BPH Migas menurunkan kuota BBM Bersubsidi jenis minyak Solar secara nasional dari 48 juta KL menjadi 46 juta KL membuat para nelayan tradisonal mulai resah. Terlebih lagi alokasi kuota Solar bersu bsidi bagi nelayan turun sebesar 20 persen.
Ketua Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sumut, Sangkot mengatakan, kebijakan pemerintah mengurangi Solar bers ubsidi secara perlahan melenyapkan nelayan tradisional. ” Kami pesimis kepada pemerintah, untuk mensejahterakan nelayan tradis ional. Masih banyak persoalan yang belum diselesaikan, pemerintah sudah membuat persoalan baru dengan kebijakan mengurangi bbm bersu bsidi,” ujarnya, Minggu (10/8/ 2014) sore.
Menurutnya, pemerintah harus fokus pada distribusi BBM bersubsidi bukan mengurangi jumlah nya. “Sebenarnya yang banyak menggunakan BBM bersu bsidi bukan nelayan tradisonal, tapi pengusaha nelyan yang menggun akan kapal besar,”ujarnya.
Dikatakannya, saat ini nelayan tradisi onal membeli solar dengan harga Rp7000 hingga Rp8000. Harga Solar bisa naik apabila jumlah Solar bersubsidi dikurangi. “Banyak nelayan tradisional yang tidak bisa membeli Solar bersubsidi langs ung ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) karena mekanisme yang sulit. Hanya sekira 20 persen nelayan di Sumut yang merasakan Solar bersubsidi. Kondisi ini akan diperparah dengan kebijakan Pemerintah mengurangi Solar bersubsidi,”ungkapnya.
Lanjutnya, biaya BBM berkisar antara 60-70 persen dari seluruh biaya operasi penangkapan ikan per tripnya. Sementara dari sisi pasar, harga jual ikan hasil tangkapan tidak mengalami kenaikan. [KM-03]
