SEI RAMPAH, KabarMedan.com | Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Tanah Bertuah Negeri Beradat. Kunjungan kerja ini langsung diterima oleh Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya di Kantor Bupati Sergai, Jum’at (16/12/2022).
Dalam sambutannya, Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya menyampaikan beberapa hal terkait kinerja dan permasalahan yang dihadapi Pemkab Sergai. Salah satunya adalah masalah banjir yang tiap tahun melanda sejumlah daerah ternyata daerah pinggir sungai.
Di hadapan rombongan serta mitra Komisi V salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr), Darma mengharapkan sinergitas dalam penanggulangan banjir tahunan yang terjadi di penghujung tahun. Terutama terkait normalisasi sungai dari hulu ke hilir.
“Saat ini kami masih berusaha melakukan normalisasi sungai lewat Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Dananya masih berupa swadaya dari CSR perusahaan yang ada di Sergai. Kami harap BWSS II bisa segera melakukan normalisasi dimana memang kewenangannya. Kami udah gak sanggup lagi,” katanya.
Pria yang akrab disapa Wiwik ini menjelaskan, saat ini inormalisasi yang dilakukan bersama Forum TJSLP sudah mencapai jarak 9 km.
“Normalisasinya bertahap dan sekarang sudah sepanjang 9 km dengan biaya Rp 1 Miliar dengan sewa alat berat. Ini kami lakukan untuk mengeruk sedimentasi sungai yang mendangkal dan peninggian tanggul sungai sebagai upaya agar sungai dapat menampung air dengan maksimal,” tambahnya seraya mengatakan saat ini pihaknya telah membeli satu unit eskavator long arm untuk mengurangi biaya sewa alat berat.
Tak hanya banjir, Darma juga mengharapkan usulan pelebaran jalan nasional yang telah dilakukan dapat segera terealisasi. Pasalnya, ia mengungkapkna sudah melakukan pembebasan lahan dengan ganti rugi kepada masyarakat.
“Panjang jalan nasional di Kabupaten Serdang Bedagai ada 70 km. Kami berharap bisa segera direalisasikan untuk menunjang mobilitas jalan lintas yang ada,” ucapnya.
Dalam kesempatan ini, ketua rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhamnad Iqbal meminta agar BWSS dapat serius menanggapi keluhan pemerintah daerah.
“Tadi kita sama-sama lihat sungai yang meluap dan banjir yang masih menggenangi pemukiman warga, bahkan kantor Bupati. Kami harap, hal-hal seperti ini bisa cepat ditindaklanjuti dan harus ada realisasinya,” kata wakil rakyat Fraksi PKS itu.
Ia menerangkan kehadirannya langsung ke Kabupaten ini untuk mengecek langsung dan menerima masukan dan saran serta kebutuhan yang harus dipenuhi warga masyarakat.
“Kami yakin Pemkab Serdang Bedagai telah bekerja maksimal dalam penanggulangan banjir di Serdang Bedagai. Kami pun berharap agar pihak BWSS segera membantu Pemerintah dalam hal ini Pemkab Serdang Bedagai mengatasi masalah banjir,” tambahnya.
Kemenpupr Akan Turunkan Eskavator Bantu Normalisasi Sungai
Menanggapi hal ini, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kemenpupr Adenan Rasyid menyatakan pihaknya akan menurunkan satu alat berat untuk membantu pengerukan sedimentasi sungai sebagai upaya jangka pendek.
“Jangka pendeknya, kita akan turunkan satu eskavator dalam minggu ini. Untuk jangka menengah dan panjangnya teman-teman sudah membuat desain pengerjaan. Kalau tidak ada halangan di lapangan khususnya warga yang tinggal di aliran sungai, nanti teman-teman dari Balai Wilayah Sungai Sumatera II akan segera berkoordinasi untuk pembangunannya,” katanya.
Untuk membantu warga, BWSS II juga akan menurunkan mobil tangki untuk mengangkut air bersih bagi warga. Pihak BWSS mengaku mobil tangki akan segera diturunkan begitu juga dengan alat berat untuk normalisasi sungai.
“Mobilnya akan segera kita turunkan Pak. Alat berat juga akan kita kirim sebagai penanganan jangka pendek. Dalam minggu ini juga,” timpalnya.
DPR RI Apresiasi Normalisasi Sungai Forum CSR
Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Mazaat mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan normalisasi sungai bersama Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (FTJSLP).
Menurutnya, Pemda sudah berupaya dengan keterbatasan kewenangannya terus mencari jalan keluar atas permasalahan banjir yang terjadi.
“Luar biasa ini Pak Bupati dengan normalisasi sungai tidak dengan APBD tapi dengan CSR. Ini perlu dukungan BWS,” katanya.
Anggota DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengungkapkan BWSS II harus berinisiatif membantu daerah dengan peluang-peluang yang dimiliki. Ia juga menyayangkan bantuan alat pengangkut air bersih belum diturunkan sama sekali.
“Saat banjir, masyarakat kita butuh air bersih. Di balai kita kan ada mobilnya di BPPW. Gak boleh begitu (belum diturunkan, red). BWS juga punya alat berat yang bisa dipinjamkan untuk membantu normalisasi swadaya, kan lumayan mengganti harga sewa alat,” pungkasnya.
Ia menekankan para mitra harus berinisiatif dan memberikan peluang-peluang yang bisa diberikan oleh masing-masing Kementerian.
“Saya berharap dengan kawan-kawan mitra bisa berkoordinasi baik, berinisiatif membantu daerah yang sedang membutuhkan bantuan. Prinsipnya inisiatif, kawan-kawan mitra yang tahu bantuan apa yang bisa segera diturunkan saat melihat daerah sedang kesusahan tanpa harus menunggu permintaan,” pungkasnya.
Pembangunan Jalan Nasional
Sementara itu, Brawijaya selaku Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara mengatakan, tahun depan pengerjaan jalan Nasional di Kabupaten Serdang Bedagai akan direalisasikan.
“Nantinya akan dilakukan secara bertahap dengan APBN. Kami upayakan ada schedule-nya bulan Januari. Semoga di tahun 2023 bisa dilaksanakan. Perlu kami ingatkan agar kesediaan lahan bisa dipastikan aman,” pungkasnya.
Sementara itu, Bob Andika Mamana Sitepu selaku angota DPR RI dapil Sumatera Utara menekankan agar KemenPUPR tidak lagi ada alasan untuk tidak melakukan lelang pengerjaan.
“Sudah clear ya, tahun depan bisa lelang dan dikerjakan,” pungkasnya.
Ada pun anggota Komisi V yang hadir diantaranya Irene Yusiana, Efendi Sianipar, Ilham, Syahrul Aidi Mazaat, dan lainnya. Sementara untuk mira yang turut diboyong Komisi V DPR RI diantaranya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura, KemendesPDTT, dan lainnya. [KM-01]
