JAKARTA, KabarMedan.com | Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani mencurigai ada pihak yang bermain untuk mencari keuntungan pribadi di tengah polemik minyak goreng.
Hal ini terbukti dengan keberadaan stok yang mendadak melimpah usai aturan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan dicabut. Buntutnya harga disesuaikan dengan mekanisme pasar.
Menurut Netty kebijakan itu pula yang pada akhirnya membuat bingung rakyat.
“Rakyat juga dibuat bingung karena sebelumnya minyak goreng langka, tapi sekarang stoknya melimpah namun harganya melonjak gila-gilaan. Artinya selama ini memang ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang bermain minyak goreng,” ucap Netty, dilansir dari Suara.com, Rabu (23/3/2022).
Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial ini meminta pemerintah agar tidak kalah dengan kepentingan bisnis para pengusaha. Sebaliknya, pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat.
“Pemerintah tidak boleh kalah dengan kepentingan bisnis para pengusaha. Jangan biarkan segelintir orang bisa semena-mena mengatur dan menguasai kebutuhan hidup banyak orang seperti minyak goreng,” jelas Netty.
Netty mengatakan, melalui Fraksi PKS di DPR, pihaknya saat ini telah mengajukan hak angket.
“Fraksi PKS DPR RI juga akan mengajukan hak angket untuk menyelidiki fenomena kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng ini. Biar kita mengetahui dengan jelas di mana akar masalahnya,” katanya.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR menyarankan pembentukan panitia khusus hak angket terkait kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.
Usulan itu disampaikan Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menanggapi polemik minyak goreng.
Jazuli mengajak fraksi lain di DPR untuk mendukung langkah pembentukan pansus hak angket tersebut.
“Pada malam hari ini ingin menyatakan bahwa Fraksi PKS mengajak seluruh anggota fraksi lain, dimulai dari Fraksi PKS untuk mengusulkan dibentuknya pansus hak angket,” kata Jazuli di Kompleks Parlemen DPR Senayan Jakarta.
Jazuli menuturkan, sesegera mungkin Fraksi PKS akan menindaklanjuti usulan pembentukan pansus hak angket dengan berkirim surat kepada pimpinan DPR secara resmi.
“Dan secara resmi insya Allah akan kita kirimkan surat kepada pimpinan DPR,” ujarnya.
Jazuli meminta pemerintah hadir dalam menangani permasalahan minyak goreng yang tak kunjung usai.
Menurutnya, permasalahan minyak goreng sudah meresahkan dan memberatkan masyarakat.
PKS sendiri diakui Jazuli tidak tega melihat antrean mengular masyarakat terutama kaum ibu atau emak-emak hanya demi membeli minyak goreng.
Oleh karena itu, ia berharap pembentukan pansus hak angket dapat direalisasikan.
“Ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera kepada masyarakat dan rakyat Republik Indonesia. Terutama kami tidak tega melihat ibu-ibu yang sudah berkelok-kelok mengantre minyak goreng ini, bahkan sampai ada yang meninggal dunia,” tandasnya. [KM-07]
