KABAR MEDAN | Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Niradi M.Si menyerukan kepada Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut untuk menjalankan program dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satunya adalah dengan membekali nelayan dengan berbagai keahlian memaksimalkan sumber daya laut.
Hal itu disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi dalam acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) HNSI Sumut di Wisma Hermina Danau Toba Cottage Belawan, Jl. Pelabuhan Raya Belawan, (Senin 22/9/2014).
Hadir dalam acara tersebut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI H Mayjend (Mar) (Purn) Yussuf Solichien Martadiningrat PhD, Komandan Pangkalan Utama Pertahanan Laut (Danlantamal) I Belawan Laksamana Pulung Prambudi, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provsu Zonni, Kapolres KPPP Belawan, Ketua Umum DPD HNSI Sumut Syah Affandin dan undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Erry menyatakan sektor kelautan dan perikanan merupaka salah satu roda penggerak perekonomian di Sumut, terutama bidang ketahanan pangan. Selain itu, laju pertumbuhan perikan di Sumut mengalami perkembangan significant. Hal itu dapat terlihat dari produksi perikanan Sumut yang meningkat pada tahun 2013 mencapai 740 ribu ton dibanding tahun 2012.
“Perikanan tangkap tahun 2013 mencapai 565 ton. Sementara perikanan budidaya air tawar mencapai 175 ton dengan nilai ekspor mencapai US$ 250.900. Tahun 2012 hanya 225 ton atau meningkat 11,3 persen pada tahun 2013,” sebut Erry.
Erry juga mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melakukan sejumlah program dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan diantaranya pemberiaan Kartu Nelayan kepada 21.565 nelayan di 17 Kabupaten/Kota yang tersebar di pantai timur dan barat Sumut.
“Selain berfunsi sebagai kartu identitas, Kartu Nelayan tersebut juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan bantuan dari program pemerintah,” jelas Erry.
Pemprov Sumut juga telah memberikan Polis Asuransi Nelayan kepada 2.222 nelayan tahun 2013. Sedangkan polis asuransi yang sama juga diserahkan kepada 2.210 nelayan sesuai target 2014.
“Asuransi Nelayan ini mencakup asuransi jaminan hari tua, kecelakaan dan meninggaldunia. Asuransi ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada nelayan tradisional, terutama mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Erry.
Lebih lanjut Erry memaparkan, Pemprov Sumut juga melakukan Program Monitoring dan Evaluasi Habitat Laut. Program tersebut mencakup penanaman mangrove dan penanganan terumbu karang sebagai rumah ikan.
“Pemerintah Provinsi juga memberikan bantuan alat tangkap ikan dengan maksud meningkatkan kesejahteraan nelayan,” tambah Erry.
Erry menegaskan, Pemprov Sumut saat ini sedang menggagas sejumlah program lain yang dinilai dapat meningkatkan taraf hidup nelayan. Salah satunta adalah dengan mendorong nelayan mengembangkan budidaya ikan sesuai dengan standard yang dibutuhkan dunia internasionala, termasuk melakukan pengawasan jaminan mutu pangan dari olahan laut.
“Selama ini, usaha penangkapan ikan di laut secara umum masih didominasi oleh perikanan pantai. Padahal area yang menjadi lahan usaha sanga luas. Tetapi saya juga menyadari, nelayan menghadapi sejumlah kendala diantaranya tingginya biaya produksi akibat kenaikan BBM, tingginya biaya pakan, pengangkutan dan permodalan dan iklim yang mempengaruhi usaha perikanan,” papar Erry.
Untuk itu, Erry berharap Syah Affandi sebagai Ketua Umum HNSI Sumut yang baru dilantik untuk menggerakkan seluruh komponen yang ada dalam upaya membekali keahlian kepada nelayan.
“Saya berharap HSNI Sumut terus melaksanakan program, terutama membekali nelayan dengan berbagai keahlian dalam bidang perikanan,” harap Erry.
Sementara Ketua DPP HNSI H Mayjend (Mar) (Purn) Yussuf Solichien Martadiningrat, PhD berharap HNSI Sumut yang baru dilantik dapat memaksimalkan kekayaan laut sesuai dengan tujuan pembentukan HNSI pada 21 Mei 1973 oleh mantan Presiden Almarhum Soeharto.
“Saat itu, Almarhum Pak Harto melihat Indonesia sebagai negara maritim. Maka nelayan adalah sebagai pilar perekonomian. Oleh karenanya untuk memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup nelayan di Indonesia maka didirikanlah organisasi yang disebut dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia.
Menurut Yussuf, pembentukan HNSI tidak terlepas dari upaya menghilangkan stigma bahwa nelayan Indonesia itu berbadan kurus, hitam, tidak sehat dan berpendidikan. HSNI diharapkan dapat mengubah anggapan miring tersebut menjadi nelayan Indonesia berpendidikan, sehat dan sejahtera.
Dalam kesempatan yang sama, Yussuf juga mengatakan DPP saat ini sedang bekerja keras untuk memperjuangkan nasib nelayan di Indonesia. DPP ingin memperbaiki banyak hal yang belum terselesaikan terkait nelayan di Indonesia, baik dari dari segi hukum yaitu tentang perlindungan nelayan, masalah permodalan nelayan, dan subsidi BBM untuk nelayan.
“Saya berharap, pemerintah kedepan melibatkan HNSI untuk ikut dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan.
“Untuk itu, pengurus DPD Sumut yang baru dilantik agar membuka diri untuk sharing kepada pemerintah daerah,” ujar Yussuf.
Komandan Pangkalan Utama Pertahanan Laut (Danlantamal) I Belawan, Laksamana Pulung Prambudi menegaskan, sebagian besar hasil laut Indonesia lebih dinikmati negara asing karena sumber pangan dari laut merupakan kebutuhan dunia. Layaknya Indonesia kaya raya dan sejahtera dengan memiliki kekayaan laut.
“Tetapi sayangnya, kita belum dapat memaksimalkan hasil laut maupun mengelola sumber daya laut dengan baik. Itu terbukti dengan masyarakat nelayan yang jauh dari kesejahteraan. Oleh karena itu, mari pemerintah dan nelayan saling bantu,” ajak Prambudi.
Prambudi secara gamblang juga menyatakan, sejumlah pengusaha perikanan masih memikirkan keuntungan jangka pendek, tanpa memperhatikan sumber daya kelautan di masa mendatang, misalnya dengan menggunakan pola dan alat tangkap yang tidak bersahabat dengan laut.
“Ditambah nelayan yang masih lemah dalam mengetahui batas laut, membuat usaha perikanan belum masksimal seperti apa yang diharapkan. Saya prihatin mendengar informasi masih ada nelayan kita yang ditangkap petugas keamanan negara tetangga karena memasuki laut luar. Ini tentu akibat minimnya pengetahuan dan alat dukung navigasi yang kurang memadai,” sebut Prambudi.
Prambudi menilai, layaknya Indonesia memiliki lembaga khusus yang berperan menjadi pasilitastor yang dapat menghubungkan dua arah antara pemerintah dengan nelayan, terutama dalam upaya membekali keilmuan bagi nelayan. [KM-01]
