MEDAN, KabarMedan.com | Sebanyak 27 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Sumatera Utara menolak pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Sumut versi Munas Jakarta, yang sedianya akan dilaksanakan tanggal 15-16 Agustus 2015, di Hotel Candi, Jalan Darusalam Medan.
Hal itu dikarenakan pelaksanaan Musda tersebut diduga ilegal dan melanggar AD/ART serta tata tertib organisasi.
“Pemuda Sumut tidak mengenal dualisme kepengurusan di tubuh KNPI, kami hanya mengakui Munas di Papua,” kata Ketua DPD KNPI Langkat, Khairul Amri, Jumat (14/8/2015).
Hal senada dikatakan Ketua KNPI Kota Sibolga Herry Yon Marbun, dan Ketua KNPI Tapanuli Tengah Dody Chairuddin Batubara.
Mereka menyatakan, Musda KNPI Sumut
versi Munas Jakarta ini dinilai akan merusak persatuan dan kekondusifan para pemuda yang selama ini telah terpelihara dengan baik.
“Sikap pemuda di Sumut jelas dan tegas tidak menginginkan adanya upaya untuk merusak harmonisasi dan persatuan pemuda yang telah berjalan sangat baik. Kami menduga, Musda yang akan dilaksanakan ditunggangi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan tertentu,” ungkapnya.
Untuk itu, katanya, polisi dan petugas lainnya diminta untuk segera mengambil langkah cepat dan tepat. Sebab jadwal kegiatan itu berdekatan dengan waktu puncak peringatan HUT RI ke-70 yang akan dirayakan seluruh rakyat bangsa ini.
“Jangan sampai gara-gara Musda akal-akalan ini terjadi hal yang tidak diinginkan. Bahkan kondisi ini malah dikhawatirkan dapat menimbulkan reaksi pemuda, karena Pemerintah terkesan membiarkan pelaksanaan Musda KNPI ilegal tetap digelar. Pemerintah jangan sampai kecolongan,” ujarnya.
Sekretaris BM PAN Sumut, Sabri Fiin, juga menolak pelaksanaan Musda KNPI Sumut versi Munas Jakarta yang akan diadakan di Medan.
Pasalnya, hal ini dinilai cacat hukum dan dapat memicu perpecahan pemuda di Sumut yang selama ini sudah terjalin dengan harmonis.
“Kami dengan tegas menolak Musda tersebut,” cetusnya.
Ketua Angkatan Muda Majelis Dakwa Islamiyah (AMMDI) Sumut Darwis Nasution merasa heran, karena dengan dasar pelaksanaan Musda dan siapa yang akan menjadi peserta Musda yang akan dilaksanakan.
“Ini namanya Musda akal-akalan yang dinilai untuk membuat Sumut tidak kondusif. Kita meminta pihak Kepolisian dan aparat terkait agar tidak menerbitkan izin pelaksanaan musda tersebut,” ungkapnya.
Ketua BKPRIM Sumut Iqbal Parinduri, juga menilai KNPI bersama segenap elemen kepemudaan di Sumut tidak pernah mengenal dan mengetahui pengurus KNPI selain KNPI hasil Munas di Papua.
Maka dari itu, Polisi harus bertindak cepat untuk menghindarkan sesuatu yang tidak diinginkan. “Kalau diberi izin, lalu terjadi hal yang tidak diinginkan, tentu ini sangat merugikan,” ucapnya.
Informasi dihimpun, rekomendasi pelaksanaan Musda yang akan dilaksanakan di Hotel Candi itu belum diterbitkan.
“Surat pemberitahuan Musda sudah sampai ke kita (Polresta Medan), namun rekomendasinya belum kita terbitkan,” ujar seorang petugas Polresta Medan. [KM-03]
