Komunitas Masyarakat Nasional RI Minta Legislator Turun Ke RS Haji Medan

Foto insert : Plt Direktur Rumah Sakit Haji Medan, Dr Diah Retno W Kusumaningtyas

MEDAN, KabarMedan.com | Terkait dugaan korupsi Rumah Sakit Haji Medan, Komisi E DPRD Sumut menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah hukum tanpa ada intervensi.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi E DPRD Sumut, Syamsul Kodri Marpaung, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen RS Haji Medan pada pekan lalu, yang langsung dihadiri Dr Diah Retno W Kusumaningtyas sebagai Plt RS Haji Medan.

Saat dikonfirmasi, Selasa (22/9/2015), politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan beberapa point rekomendasi hasil RDP untuk RSU Haji Medan. Pertama, meminta Pempropsu menata struktural di RS Haji Medan untuk ditata sesuai Perda OTTA.

Kedua, segera melengkapai fasilitas di ruangan yang belum dipergunakan untuk dilengkapi segera digunakan. Ketiga, permasalahan internal segera diselesaikan. Keempat, masalah hukum yang sedang berjalan menyerahkan ke aparat penegak hukum tanpa intervensi.

Baca Juga:  Laga Kambing Dua Motor di Sergai, Empat Orang Terluka

Di tempat terpisah, Ketua DPD Komunitas Masyarakat Nasional Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara (KOMNAS RI Sumut), M Ritonga, berharap kepada Komisi E DPRD Sumut, untuk turun ke RS Haji Medan untuk melakukan kunjungan kerja melihat langsung kondisi rumah sakit milik Pempropsu yang kian memprihatinkan tersebut.

“Baik dari pengelolaan manajemen yang dinilai amburadul dan syarat dengan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Bahkan, sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang berbiaya miliaran rupiah sampai sekarang belum dipergunakan dengan maksimal melayani pasien. Seperti CT Scan dan lantai II yang baru saja siap direnovasi,” ungkap Ritonga.

Baca Juga:  Puluhan Emak-emak Geruduk SPBU di Dolok Masihul Akibat Langkanya BBM

Menurut Ritonga, penjelasan manajemen RSU Haji Medan terkait persoalan yang sedang disorot publik jangan seutuhnya ‘ditelan’ oleh para legislator. “Harus ada check and recheck langsung ke RS Haji Medan. Bila perlu anggota dewan melakukan investigasi terkait kabar pemotongan insentif pegawai dan bau korupsi di RS Haji Medan,” ujarnya.

Ritonga mengungkapkan, perlu dilakukan tindakan secara cepat dilakukan para anggota dewan demi menyelamatkan rumah sakit kebanggaan warga Sumut ini. “Jika perlu, dewan merekom kepada Plt Gubernur Sumut untuk mencopot Plt RS Haji Medan,” cetusnya. [KM-01]