MEDAN, KabarMedan.com | Tim kuasa hukum Raja Ananta Sitorus mendatangi Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumatera Utara, Kamis (19/11/2026), untuk mempertanyakan tindak lanjut pengaduan sebelumnya sekaligus melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan Polres Tebing Tinggi saat konferensi pers.

Dalam agenda tersebut, kuasa hukum Pahala Sitorus hadir bersama Prof. Alif Yusran Gea dan Ganda Putra Marbun dari Kantor Hukum Tense Law Firn ini, menyambangi bagian Pelayanan Pengaduan (Yanduan) dan Pengamanan Internal (Paminal) Bidpropam Polda Sumut guna memastikan proses penanganan laporan yang telah dilayangkan pada Senin (16/11/2026).

“Hari ini saya bersama Prof. Alif Gea dan rekan Ganda Putra Marbun mendatangi Bidpropam Polda Sumatera Utara untuk mempertanyakan tindak lanjut pengaduan kami yang tanggal 16 November yang lalu, tepatnya di hari Senin,” ujar Pahala Sitorus di halaman Bidpropam Polda Sumut, Kamis (19/11/2026).

Pada laporan sebelumnya, tim hukum mengadukan Kapolres Tebing Tinggi, dua ajudannya, serta sejumlah personel Satresnarkoba dengan total sembilan terlapor terkait dugaan kriminalisasi dan rekayasa penangkapan terhadap klien mereka.

Sementara pada Kamis (19/11/2026), mereka menambahkan pengaduan etik terhadap Kapolres Tebing Tinggi, AKBP. H. Ambarita dan Wakapolres Tebing Tinggi, Kompol M. Haris Sihite, atas pernyataan dalam konferensi pers perkara Raja Ananta Sitorus.

Pahala Sitorus menambahkan, pihak Yanduan dan Paminal menginformasikan bahwa pengaduan mereka telah berada di meja Paminal dan dalam waktu dekat akan didistribusikan penanganannya untuk memeriksa para teradu.

Baca Juga:  Penahanan RAS Diduga Cacat Prosedur, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Kapolres Tebing Tinggi ke Propam

Senada dengan Pahala, Prof. Alif Yusra Gea menilai, narasi tertangkap tangan yang disampaikan pihak Polres Tebing Tinggi perlu diuji secara hukum dan kronologis.

Ia merujuk pada ketentuan tertangkap tangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) yang mengatur kondisi sedang atau sesaat setelah peristiwa hukum terjadi maupun saat barang bukti ditemukan.

Menurutnya, peristiwa yang dialami kliennya tidak memenuhi unsur tertangkap tangan maupun prosedur undercover buy atau pengembangan perkara yang sah.

Ia menduga terdapat “cipta kondisi” yang melibatkan ajudan Wakapolres berinisial Hafiz yang disebut berulang kali meminta kliennya melakukan pembelian.

“Tidak ada riwayat peristiwa hukum yang mereka sebutkan seperti itu dalam konferensi pers. Kemudian, tertangkap tangan yang mereka sampaikan itu sesungguhnya kami duga kuat ada menciptakan suatu keadaan, cipta kondisi,” kata Alif Gea.

Alif mempertanyakan dasar perintah penangkapan serta kausalitas tindakan di lapangan jika memang terdapat pengembangan penyelidikan.

Sementara itu, Ganda Putra Marbun menyoroti pernyataan Wakapolres Tebing Tinggi dalam konferensi pers yang menyebut Raja Ananta Sitorus berstatus sebagai pengedar dan masih dalam tahap pendalaman.

Menurutnya, penyampaian status tersebut tanpa kata “diduga” berpotensi menggiring opini publik dan mendahului putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terlebih saat hasil uji laboratorium barang bukti dari Polda Sumut belum keluar.

Baca Juga:  Penahanan RAS Diduga Cacat Prosedur, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Kapolres Tebing Tinggi ke Propam

“Ketika dia mengatakan statusnya sebagai pengedar, berarti seolah-olah dia sedang menggiring opini kepada publik bahwasannya ini sudah pasti sebagai pengedar tanpa ada keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap,” ujar Ganda.

Ganda juga mempertanyakan standar operasional prosedur (SOP) penangkapan kliennya itu melalui undercover buy yang dilakukan kedua ajudan pimpinan Polres Tebinh Tinggi tersebut.

“Soal penangkapan dengan undercover buy, itu jelas ada SOPnya, ada rencana kerjanya, siapa yang melakukan penangkapan siapa yang melakukan pembelian dan target operasinya siapa, dan lokasinya dimana itu jelas”, tegasnya.

Olehkarena itu dalam pengaduannya, Ia meminta Kapolres menerangkan semua proses tersebut secara transparan kepada Propam saat dipanggil nanti termasuk peran kedua ajudan dalam penangkapan kliennya Raja Ananta Sitorus dan bagaimana koordinasi Kapolres dengan Kasat atau Ditnarkoba Polda Sumut yang hirarkis dalam perkara tersebut.

“Hari ini dalam pengaduan kita, kita minta Kapolres membuka ada gak itu semua, apa tupoksi ajudan Kapolres, apa tupoksi ajudan Wakapolres untuk melakukan penangkapan pada saat itu dengan alasan undercover buy. Itu semua ada SOPnya, gak bisa semua secara lisan, tetapi harus ada tertulis”, tukasnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Polisi Ferry Walintukan dikonfirmasi terkait dilaporkannya Kapolres dan Wakapolres atas dugaan pelanggaran etik ke Propam via pesan WhatsApp, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan jawaban.

Berkomentarlah secara bijaksana, komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator.

Please enter your comment!
Please enter your name here