TEBING TINGGI, KabarMedan.com | Kuasa hukum Raja Ananta Sitorus, Pahala Sitorus, secara tegas mendesak Direktorat Reserse Narkoba dan Bidang Propam Polda Sumatera Utara untuk segera mengaudit serta memeriksa jajaran Polres Tebing Tinggi.
Langkah ini diambil menyusul dugaan kriminalisasi dan cacat prosedur dalam penanganan perkara hukum yang menjerat kliennya, demikian disampaikannya kepada sejumlah media di Mapolres Tebing Tinggi, Rabu, (19/11/2026).
Pahala mengungkapkan, kejanggalan bermula pada 12 November 2026 sekitar pukul 21.17 WIB. Saat itu, Raja Ananta Sitorus diminta masuk ke dalam mobil oleh Bripka Hafiz, yang disebut sebagai ajudan Wakapolres Tebing Tinggi, hingga kendaraannya dikunci.
Di dalam mobil tersebut, korban diduga ditodongkan senjata api pada bagian lutut oleh seseorang bernama Kuzir yang disebut sebagai ajudan Kapolres Tebing Tinggi, AKBP Hotmartua Ambarita. Korban kemudian dipaksa dibawa ke Mapolres Tebing Tinggi tanpa menunjukkan barang bukti yang jelas di awal.
“Yang anehnya, barang bukti berupa pot getar baru ditunjukkan kepada Raja Ananta saat sudah berada di ruangan Kasat Narkoba,” ujar Pahala kepada awak media di Polres Tebing Tinggi.
Selain dugaan intimidasi fisik, pihak kuasa hukum juga menyoroti cacat administrasi dalam penetapan tersangka. Ia menjelaskan, Kasat Narkoba AKP Irwanta Sembiring bersama tim sempat mendatangi kediaman Raja Ananta untuk melakukan penggeledahan hingga dini hari tanggal 13 November 2026 pukul 00.30 WIB.
Namun, surat perintah penyidikan (seprindik) dan penetapan tersangka justru tercatat dikeluarkan pada 12 November malam, sementara gelar perkara baru dilaporkan berlangsung pada 13 November pukul 15.00 WIB.
“Bagaimana bisa dilakukan gelar perkara dan penetapan tersangka pada tanggal 12 malam, sementara kasat dan timnya masih duduk-duduk di teras rumah saya sampai pukul 00.30 tanggal 13 November? Ini bukan zaman kuda makan besi,” tegas Pahala.
Lebih lanjut, pihak kuasa hukum membeberkan bahwa hasil tes urine Raja Ananta Sitorus dinyatakan negatif. Ia menilai penetapan status tersangka terhadap kliennya sarat akan rekayasa dan penciptaan kondisi (settingan).
Atas kejanggalan tersebut, pihak kuasa hukum memastikan akan menempuh jalur hukum melalui praperadilan, sekaligus melaporkan sejumlah personel termasuk Kapolres Tebing Tinggi ke Propam Polda Sumut.
“Kami akan mendesak Propam Polda Sumatera Utara untuk segera memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Kapolres Tebing Tinggi Hotmartua Ambarita, serta oknum ajudan yang terlibat. Jangan ada pimpinan kepolisian yang zolim di negeri ini,” pungkasnya.
Sementara itu Kapolres Tebing Tinggi, AKBP. Hotmartua Ambarita saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp terkait dengan peristiwa tersebut, belum memberikan jawaban hingga berita ini diterbitkan.













