SERDANG BEDAGAI, Kabar Medan.com | Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serdang Bedagai melayangkan tiga kali surat teguran kepada pengelola objek wisata Pantai Bali Lestari di Kecamatan Pantai Cermin. Teguran ini dilayangkan menyusul sikap manajemen yang menolak membayar pajak daerah tahun 2025 dengan dalih telah menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kementerian Kehutanan.
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bapenda Sergai, Viktor Simamora, menjelaskan penolakan tersebut bermula sejak terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Kehutanan Nomor : SE.6/MENHUT/SETJEN/KUM.02/7/2025 pada Juli 2025. Sejak saat itu, pengelola objek wisata yang sebelumnya taat pajak menghentikan pelaporan dan pembayaran pajak daerah.
Meski demikian, Bapenda Sergai tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Menurut Viktor, PNBP dan pajak daerah merupakan dua instrumen hukum yang berbeda objek serta kewenangannya.
“Kami bekerja sesuai UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022. Secara kawasan hutan, mereka membayar PNBP, namun secara pajak daerah, pemda juga memiliki hak,” ujar Viktor di Kantor Bapenda Sergai, Selasa (10/11/2026).
Untuk menghindari tumpang tindih regulasi, Bapenda Sergai mengaku telah bersurat secara resmi kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kehutanan guna meminta kepastian hukum terkait kewenangan pungutan pajak di kawasan hutan. Berdasarkan balasan sementara dari Kementerian Keuangan, kedua pungutan tersebut dinilai memiliki koridor hukum masing-masing.
Di sisi lain, pihak pengelola melalui Pengawas Pantai Bali Lestari, Samsul Efrizal alias Batak, bersikeras menolak kewajiban pajak daerah. Pihaknya beralasan pos lokasi usaha berada di dalam kawasan hutan, sehingga mereka tunduk dan taat sepenuhnya pada regulasi kehutanan nasional dengan membayarkan PNBP sebesar 0,5 persen dari omzet penjualan kepada Kementerian Kehutanan.
“Kalau Bapenda Sergai memaksa kami bayar pajak, tunjukkan dasar hukum dan undang-undang yang jelas. Jika kawasan hutan ini statusnya dikembalikan menjadi wewenang Pemkab, otomatis kami patuhi aturan kabupaten,” tegas Samsul saat dikonfirmasi di Pantai Bali Lestari, Selasa malam.
Hingga kini, Bapenda Sergai masih menunggu petunjuk dan jawaban resmi lanjutan dari kementerian terkait di tingkat pusat untuk memastikan kepastian regulasi penarikan pajak daerah di atas lahan kawasan hutan.
