MEDAN, KabarMedan.com | Kondisi masyarakat selama pandemi Covid-19 cukup memprihatinkan, Solidaritas Buruh Sumatera Utara (SBSU) menyatakan kondisi buruh jangan sampai hilang dari perhatian. Pemberhentian Hubungan Kerja sempat menjadi kisruh setelah anjloknya perekonomian akibat serangan virus Corona masuk ke Indonesia.
“Kita tahu semua bidang, semua sisi merasakan dampak dari pandemi Covid-19 ini, tapi itu bukan berarti hak kaum buruh ini terabaikan. Banyak PHK, merumahkan kaum buruh”, ujar Ketua DPC SBSU Amrul Sinaga, Senin (5/10/2020).
Bertepatan dengan masa Pemilihan Kepala Daerah, Amrul menilai bahwa hal ini juga menjadi PR bagi Pemerintah Kota Medan selanjutnya. Menurutnya kondisi seperti saat ini tidak boleh menjadi alasan mengabaikan hak-hak buruh.
“Kami pikir itu menjadi PR besar Wali Kota terpilih nantinya, ya. Memang ini adalah bencana secara nasional bahkan internasional. Tapi bukan berarti perusahaan-perusahaan melalaikan kewajiban atas hak-hak buruh”, jelasnya.
Amrul menjelaskan bahwa perusahaan perlu melibatkan buruh dalam medudukkan masalah upah dan kendala internal yang terjadi akibat Corona. Ia menyayangkan banyak sikap perusahaan yang seolah menjadikan kehadiran Covid-19 sebagai tameng untuk tidak melaksanakan hak pekerja.
“Kita lihat prinsip hubungan industrial pancasila, yang utama itu kan musyawarah. Artinya, ketika persoalan ini muncul, idealnya perusahaan harus duduk bersama dengan buruh, dengan serikat buruh tentang hak buruh. Perusahaan tidak boleh sewenang-wenang. Duduk bersama, cari solusinya”, ucap Amrul.
Dinas Ketenagakerjaan diharapkan untuk mengupayakan tindakan tegas dan adil dalam perannya menghadapi persoalan buruh.
“Disnaker harus berperan penuh terhadap kondisi buruh pada kondisi pandemi ini, harus bijak dan tidak menutup mata. Panggil semua pihak. Panggil perusahaan, harus ada audit internal dan diperlihatkan perusahaan tidak mampu melaksanakan upah buruh”, pungkasnya. [KM-06]
