FKPD Sumut Gelar Apel Gabungan dan Dialog Kebangsaan

Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi bersama Kapold Sumut Irjen Pol Eko H Sutedjo, Pangkosek Hanudnas III, Danlantamal I/Belawan, Kasdam I/BB berphoto bersama dalam Apel Gabungan dan Dialog Kebangsaan di Aula Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosek Hanudnas) III di Medan, Selasa (17/2/2015).

MEDAN, KabarMedan.com |  Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi menyatakan, Sumut merupakan pionir kedaulatan pangan wilayah Indonesia Bagian Barat. Harapan ini akan tercapai jika masalah pertanahan dan konflik agraria yang menjadi areal pengembangan pangan dapat diselesaikan dengan baik.

Optimisme ini disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi saat membuka Dialog Kebangsaan bertema Membangun Kemandirian dalam Memperkokoh NKRI yang digelar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut di Aula Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosek Hanudnas) III di Medan, Selasa (17/2/2015).

Hadir sebagai moderator dalam dialiog tersebut Ketua Umum DPP Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, Guru Besar Pertanian USU Prof Dr Ir Abdul Rauf MP dan Kadis Pertanian Sumut Ir HM Roem. Sebagai moderator Kaban Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP.

Turut hadir Kapolda Sumut Irjen Pol Eko Hadi Sutejo, Kajatisu M Yusni SH, Kasdam I/BB Brigjen TNI Cucu Sumantri, Pangkosek Hanudnas III Marsma Supriyanto, Dan Lantamal I Belawan Laksmana Pertama TNI Prambudi, Kepala BINDA Sumut Brigjen TNI Tumino Hadi, Dan Lanud Kol Pnb Rico Siahaan, Pelaksana Harian (Plh) Sekdaprovsu Hj Sabrina dan undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Erry menegaskan, program swasembada pangan yang telah dicanangkan pemerintah pusat akan terwujud dalam 3 atau 4 tahun mendatang. Untuk mewujudkan harapan itu, seluruh intansi dan masyarakat harus melakukan aksi terpadu dari pusat hingga daerah dengan melibatkan petani.

“Saya optimis, swasembada pangan akan tercapai jika semua pihak saling dukung dalam visi misi yang sama,” ujar Erry.

Kedaulatan pangan, sebut Erry, sangat mempengaruhi ketahanan nasional. Krisis pangan dapat meruntuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Khusus di wilayah Sumut, Pemerintah Provinsi, Kodam I/BB, Badan Umum Milik Negara (BUMN) meliputi PTPN 2, 3 dan 4 telah melakukan koordinasi dalam memanfaatkan lahan tidur untuk mendukung program swasembada pangan di Sumut.

“Banyak lahan tidur yang belum dimanfaatkan secara maksimal di Sumut. Sebagian berada dalam kewenangan PTPN dan lahan BUMN. Alhamdulillah, PTPN yang ada di Sumut dan BUMN sudah sepakat akan memaksimalkan lahan tidur untuk ditanami berbagai tanaman pangan seprti jagung, kedelai, ubi dan lain sebagainya,” papar Erry.

Swasembada pangan juga akan tercapai jika konflik tanah dan sengketa lahan di Sumut terselesaikan dengan baik, termasuk perseteruan di lahan eks HGU PTPN.

“Butuh kebijakan khusus untuk menangani eks HGU di Sumut. Semoga pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan dalam pengelolaan eks HGU ini,” harap Erry.

Sementara Ketua Umum DPP Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih juga mengatakan hal senada. Dengan minimnya konflik agraria di Sumut akan mendorong pertumbuhan pangan di Sumut.

“Dari data yang ada, angka ketidakadilan dalam penguasaan tanah di Sumut masih tinggi mencapai 56 persen. Masyarakat di pedesaan hanya menguasai 0,5 hektar tanah,” ujar Hendry.

Kondisi tersebut, ujar Hendry, harus segera diatasi dengan bijak. Jika tidak, konflik tanah akan terus berlangsung, program swasembada pangan akan terkendala.

“Lahan tidur di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara juga sangat luas. Keberadaan dan hak kelolanya juga harus diperjelas agar dapat dimanfaatkan dalam menunjang program swasembada pangan di Sumut,” papar Hendry.

Membangun kedaulatan pangan, ada 16 lembaga dan instansi yang harus berkoordinasi dan bersinerji sehingga perlu peran pimpinan daerah untuk menggerakkan instansi tersebut agar Sumut bisa menjaga kedaulatan pangan dan menjadi pelopor kedaulatan pangan nasional.

Kadis Pertanian Sumut Ir HM Roem memaparkan, sawah irigasi di Sumut tahun 2013 tercatat 281.155 hektar. Sementara lahan pertanian bukan sawah tercatat 1.192.141 hektar dan ladang atau huma mencapai 331.629 hektar.

“Posisi produksi komoditas tanaman pangan Sumut terutama padi tahun 2013 berada di peringkat lima nasional dengan kontribusi terhadap nasional sebesar 5,23 persen dengan produksi 3.727.250 ton. Jagung juga peringkat 5 nasional dengan produksi 3.727.250 ton, ubi kayu juga peringkat 5 nasional bersama ubi jalar dengan produksi 1.518.221 ton dan 116.671 ton,” papar Roem.

Roem juga menjelaskan, target dan sasaran tahun 2015 padi panen 748.755 hektar dengan produksi 4.155.590 ton, jagung panen 230.206 hektar dengan produksi 1.309.912 ton, ubi kayu panen 46.139 hektar dengan produksi 1.519.930 ton dan ubi jalar panen 11.621 hektar dengan produksi 152.625 ton.

Dalam dialog juga terungkap permasalahan ketahanan pangan ke depan yang perlu diantisipasi antara lain ketersediaan air irigasi, sempitnya lahan petani, alih fungsi lahan, pemenuhan pupuk petani, berkurangnya tenaga kerja pertanian dan minimnya penyuluh pertanian.

Sementara kesimpulan dialog antara lain, petani agar tidak meninggalkan profesi, pemerintah harus segera mengeluarkan Perda penghentian alih fungsi lahan, aparat keamanan lebih intens mengawasi distribusi pupuk dan kebutuhan petani lainnya dan untuk mengurangi konsumsi beras yang Sumut cukup tinggi secara nasional harus dikembangkan aneka ragam pangam seperti Manggadong. [KM-01]

Berkomentarlah secara bijaksana dan hindari menyinggung SARA. Komentar sepenuhnya menjadi tanggungjawab komentator.