Pemkab Tobasa Siapkan Peraturan Bupati Guna Tingkatkan Mutu Guru

(ki-ka) Kadis Pendidikan Tobasa - Lalo Simanjuntak, Sekda Tobasa - Audy Murphy Sitorus, Wakil Bupati Tobasa - Hulman Sitorus, Bupati Tobasa - Darwin Siagian, Government Liaison Officer USAID PRIORITAS Sumut - Muhammad Ikhyar, District Coordinator USAID PRIORITAS Tobasa - Anwar Situmorang ,dan GMS USAID PRIORITAS Sumut - Rimbananto, dalam Konsultasi Publik Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di Balige.

TOBA SAMOSIR, KabarMedan.com | Pemkab Toba Samosir (Tobasa) tengah mempersiapkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk menjamin mutu guru. Perbup ini nantinya akan mengatur setiap guru di Tobasa untuk mendapatkan pelatihan tahunan. Adapun pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan guru.

”Perbup ini merupakan salah satu rekomendasi Konsultasi Publik Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang kami lakukan bersamaDinas Pendidikan Tobasa,” kata juru bicara USAID PRIORITAS Sumatera Utara, Erix Hutasoit, di Medan, Sabtu (21/5/2016).

Lebih lanjut Erix mengatakan, Perbup yang akan diterbitkan juga mengatur soal pembiayaan pelatihan guru. Pemkab Tobasa mendesain tiga skema pembiayaan yang bersumber dari Tunjangan Penghasilan Profesi (TPP), Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan APBD.

Baca Juga:  Bencana Sumatera: Pemerintah Pusat Diminta Tetapkan Status Bencana Nasional

“Desain Pemkab Tobasa ini sangat hebat. Tobasa bahkan bisa menjadi role model bagi Kabupaten/Kota lain di Sumut dan Indonesia, dalam hal program peningkatan mutu guru. Perbup ini merupakan titik awal lahirnya guru-guru pembelajar seperti yang diharapkan Kemendikbud,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Tobasa, Darwin Siagian mengatakan, peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu fokus penting Pemerintahannya. Menurutnya, mutu pendidikan akan meningkat seiring meningkatnya kompetensi guru. Peningkatan kompetensi harus didesain melalui serangkaian pelatihan lewat program PKB. Dinas Pendidikan Tobasa diminta menyusun rancangan peraturan implementasi PKB.

Baca Juga:  Tinjau Lokasi Pengungsian Langkat, Presiden Prabowo Pastikan Terus Pantau Pemulihan Bencana di Sumut

“Agar PKB bisa diterima dan diimplementasikan oleh semua elemen pendidikan, maka harus ada payung hukum yang akan mengatur tata cara pengimplementasiannya,” sebut Darwin.

Lebih lanjut, Kadis Pendidikan Tobasa, Lalo Simanjuntak mengungkapkan, pemetaan dan perencanaan PKB dilakukan berbasis data. Termasuk desain pembiayaan dengan skema multi sumber.

“Konsultasi publik ini telah sepakat bahwa setiap tahun minimal dua persen dari dana BOS dan TPP digunakan untuk mengimplementasikan PKB. Harapannya semua guru harus mendapat pelatihan minimal sekali dalam setahun,” demikian Lalo. [KM-01]

Berkomentarlah secara bijaksana dan hindari menyinggung SARA. Komentar sepenuhnya menjadi tanggungjawab komentator.