Penerapan Tax Amnesty Dituding Kekeliruan Sistemik

MEDAN, KabarMedan.com | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pajak dan Cukai terus menyuarakan penentangan terhadap Pemerintah dan DPR, terkait rencana penerapan Tax Amnesty (pengampunan pajak).

Bahkan di sela-sela acara sosialisasi penerapan Tax Amnesty yang dilakukan Presiden Joko Widodo di Medan, Kamis (21/7/2017), Ketua Pendiri LBH Pajak dan Cukai, Iskandar Sitorus yang turut hadir, kembali menyuarakan penolakan yang dianggapnya sebagai sebuah kekeliruan sistemik.

“Kami tetap menentang  pemberian pengampunan terhadap orang jahat yang selama ini tidak patuh pajak walau sudah dibungkus dengan UU Tax Amnesty. Kami menghormati seluruh wajib pajak (WP) di negara ini berdiri tetap membayar pajak. Masa kita tidak hargai mereka. Malah negara menghormati orang jahat? Ini kekeliruan sistemik,” tegasnya.

Pihaknya juga mengkritisi mengenai rencana Presiden Jokowi yang turut membentuk satgas yang dianggapnya sebagai kebijakan yang ‘keblinger’.

“Kok sampai segitunya rencana akan membentuk Satgas Tax Amnesti. Apa aparat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah mandul? Pokok ujian pada pemberian maaf bagi pengemplang pajak ukurannya bagi publik seperti ini, maukah negara melalui Pemerintah cq Menkeu dan DJP mengumumkan secara terbuka nama individu atau badan hukum pemohon tax amnesty itu? Jika dilakukan, mungkin akan bisa mengeliminir antipati rakyat terhadap tax amnesty. Karena, harus ada ‘beban’ moral bagi pengemplang pajak walau negara sudah memberi maaf,” ujar Iskandar.

Untuk itu, Iskandar menunggu keberanian Presiden Jokowi untuk melakukan hal itu.

“Jika tidak, maka rakyat akan tetap antipati khususnya WP yang selama ini taat pajak,” pungkasnya. [KM-03]

Berkomentarlah secara bijaksana dan hindari menyinggung SARA. Komentar sepenuhnya menjadi tanggungjawab komentator.