MEDAN, KabarMedan.com | Kemendikbud meminta desain rencana strategis (renstra) pendidikan di daerah disesuaikan dengan program nasional. Salah satu fokus program Kemendikbud adalah meningkatkan mutu guru. Diperlukan sinergi antara Kemendikbud dan daerah untuk menyelaraskan program kerja.
“Karena daerah merupakan penyumbang terbesar indikator keberhasilan kinerja kementerian pendidikan dan kebudayaan,” kata Kwarta Adhimphrana, selaku Kasubag Informasi Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kemendikbud, dalam Workshop Penyusunan Renstra Pendidikan yang difasilitasi USAID PRIORITAS, di Hotel Grand Kanaya, Medan, Selasa (31/5/2016).
Lebih lanjut Kwarta mengatakan, desain renstra pendidikan perlu disampaikan kepada publik. Masyarakat harus mengetahui arah dan tujuan pendidikan di masing-masing daerah. Pelaporan seperti ini merupakan wujud dari akuntabilitas.
“Yang paling penting masyarakat bisa mengetahui output dan indikator keberhasilan program pendidikan,” ungkapnya.
Penasehat Tata Kelola dan Manajemen Pendidikan USAID PRIORITAS, Mark Heyward, Ph.D mengatakan renstra pendidikan harus diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Guru menjadi fokus program. Guru perlu dilatih terus menerus sehingga kemampuannya mengajar lebih berkualitas.
“Selama ini kami membantu Pemda mengimplementasikan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau PKB, penataan dan pemerataan guru dan literasi. Semua itu sebaiknya dimasukkan ke dalam renstra,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Provinsi USAID PRIORITAS Sumut, Agus Marwan mengatakan, Pemda perlu dibantu agar bisa mendesain renstra pendidikan yang bermutu. USAID PRIORITAS menyediakan dukungan teknis kepada daerah-daerah yang baru saja menyelesaikan pilkada. Tujuannya agar renstra pendidikan yang didesain berdasarkan data-data yang akurat dan sesuai dengan visi-misi kepala daerah.
“Setelah enam bulan Kepala Daerah dilantik, maka harus membuat renstra. Ini kesempatan baik bagi Dinas Pendidikan untuk bisa merancang renstra pendidikan yang lebih baik,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Tobasa, Lalo Simanjuntak mengatakan, Pemkab Tobasa menjadikan peningkatan mutu guru sebagai prioritas program pendidikan. Guna mendukung rencana itu, Pemda dan DPRD Tobasa telah sepakat mengalokasikan Rp3 milyar dari APBD untuk pelatihan guru setiap tahun.
“Selain itu kami semua telah sepakat, tunjangan profesi pendidikan dan biaya operasional sekolah, sekitar dua persen digunakan untuk PKB. Semua pihak baik guru, kepala sekolah, DPRD dan Bupati telah sepakat. Saat ini kami sedang merancang Peraturan Bupati sebagai payung hukumnya,” pungkas Lalo. [KM-01]
