MEDAN, KabarMedan.com | Ratusan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumut menggelar unjukrasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Senin (24/10/2016).
Dalam aksinya, mereka menolak program studi Dokter Layanan Primer (DLP). Hal ini dikarenakan DLP bukanlah bentuk upaya kendali mutu SDM kedokteran, melainkan lebih pada upaya kendali biaya.
“Dokter kita sudah dapat melakukan 144 diagnosis. Kenapa mereka yang di Puskesmas tidak bisa menangani penyakit dan harus merujuk pasien, itu banyak faktornya, seperti masalah sarana dan prasarana, kesejahteraan dokter, manajemen transparansi keuangan, dan penghargaan pada jasa dokter. Jadi banyak hal yang perlu direformasi,” kata Sekretaris IDI Sumut, dr Khairani Sukatendel.
Ketua Perhimpunan Dokter Umum Sumut, Dedi Irawan Nasution mengaku, paling banyak dikorbankan dalam program studi DLP adalah dokter umum. Dengan program itu, pemerintah telah membuat kasta di bidang kedokteran. “Dokter umum ditempatkan pada bagian paling rendah,” ujarnya.
Jika pemerintah tetap tidak mau mendengar aspirasi para dokter, mereka akan kembali berunjuk rasa. “Kami akan kembali bulan depan, pada Hari Kesehatan Nasional. Akan turun 1.000 lebih dokter. Kita mungkin akan usulkan mogok pelayanan kesehatan, kecuali yang ada di instalasi gawat darurat dan ICU,” ungkapnya.
Perwakilan dokter diterima Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, Noval Mahyar dan Plt Kadis Kesehatan Sumut Agustama.
Mereka menyatakan menerima aspirasi para dokter dan akan meneruskannya ke pemerintah pusat. “Kami juga minta masukan dari para dokter jika nanti dipanggil rapat ke Jakarta,” pungkasnya. [KM-03]
