MEDAN, KabarMedan.com | Aksi besar-besaran menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu rencananya akan digelar pada hari ini, Senin (11/4/2022).
Di beberapa lokasi di Indonesia, sudah dilakukan gerakan demonstrasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Gedung DPR-RI, Jakarta.
Sedangkan di Kota Medan, berdasarkan pantauan lapangan oleh KabarMedan.com dari pagi hingga pukul 13.34 WIB belum terlihat tanda-tanda datangnya massa aksi.
Meskipun begitu, terlihat petugas Kepolisian dan Satpol PP yang bersiap dan berjaga di lokasi, Kantor DPRD Sumatera Utara.
Sebelumnya, gejolak aksi penolakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu telah dimulai sejak 28 Maret 2022 lalu.
Melalui akun Twitternya, Jokowi menegaskan bahwa Pemilu tetap akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti, seperti yang sejak awal disepakati.
“Kita telah sepakat Pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024 dan Pilkada pada bulan November 2024. Tahapan Pemilu itu sudah dimulai pertengahan Juni 2022,” ujarnya, dilihat pada Senin (11/4/2022).
Menuju persiapan perhelatan demokrasi itu nantinya, Jokowi mengungkap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan segera dilantik pada 12 April 2022 besok.
“Lalu, pada 12 April nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 dilantik dan segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” sebutnya.
Ia pun mengakui, desas desus dugaan bahwa pemerintah menjadi dalang di balik wacana penundaan Pemilu. Namun Jokowi membantah dan menyebut bahwa jadwal pemilu akan tetap dengan kesepakatan.
“Saya mendengar isu-isu yang beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden, dan soal tiga Periode,” tuturnya.
“Jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 sudah kita sepakati. Jadi, semua itu sudah jelas,” imbuh Jokowi.
Lantas, Jokowi pun mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu-isu liar yang sarat akan kepentingan.
“Menjelang perhelatan demokrasi politik ini biasanya suhu menghangat. Itu biasa tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat,” pungkas dia. [KM-06]
