MEDAN, KabarMedan.com | Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting menemui massa aksi yang berdemonstrasi menyampaikan sejumlah tuntutan pada Rabu (13/4/2022).
Ia mengatakan, DPRD Sumatera Utara menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa, serta berjanji akan meneruskannya ke pusat.
“Kami wakil rakyat siap menerima seluruh aspirasi mahasiswa. Dan tolong sampaikan kepada kami. Kami akan menyalurkan ini kepada pusat,” ujar Baskami Ginting.
Mahasiswa yang saat itu berdialog dengan Baskami menekankan kedatangan mereka untuk meminta agar DPRD meneruskan suara-suara mereka ke pemerintah.
“Dalam hal ini kami datang kepada wakil rakyat yang kami harapkan menjadi penghubung kepada pemerintah. Kami berharap ini disampaikan ke pemerintah,” kata mahasiswa tersebut.
“Kami menolak tegas penundaan pemilu 2024 karena itu telah dan sangat mencederai konstitusi kita. Kedua kami meminta Pak Jokowi bersama dengan DPR membahas kembali Undang-Undang IKN yang mana banyak yang masalah di dalam pasalnya,” lanjutnya.
Mahasiswa juga meminta pemerintah untuk mengusut tuntas permasalahan kenaikan harga bahan pokok dan menindak tegas mafia-mafia yang bermain di balik situasi tersebut. Tak hanya itu Jokowi dan Ma’ruf Amin pun diminta untuk menuntas janji-janji kampanye.
Sementara itu anggota DPRD Sumut, Jonius Taripar meminta agar mahasiswa tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas. Terutama, Presiden telah melantik komisioner KPU dan Bawaslu pada 12 April lalu.
“Kami anggota DPR, siap menampung apa yang adik-adik sampaikan kepada kami. Kami juga memonitor apa yang terjadi di Jakarta dan apa langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah. Bahkan kita sudah melihat KPU dan Bawaslu sudah dilantik, dan presiden juga telah menyampaikan. Jadi jangan mau termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab,” kata Jonius.
Sedangkan Anggota DPRD Pdt Berkat Laoli yang juga menemui mahasiswa dalam aksi demonstrasi menyebut DPRD Sumut menolak penundaan pemilu. Ia bahkan menyerukan agar Presiden tak ragu untuk memecat menteri dengan kinerja yang buruk.
“Bahwa, kami 100 orang anggota DPRD Sumatera Utara, catat ini, kami menolak penundaan pemilu. Dan kami setuju pemilu dilakukan di tahun 2024. Kita juga menyerukan kepada presiden, jika ada menteri yang bobrok dan tidak bisa kerja, tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik termasuk Menteri Perdagangan, dicopot!” ungkapnya. [KM-06]
